Terungkap Dokumen Baru Peristiwa 65, IHCS Harap Bisa Jadi Perbandingan
Kamis, 26 Oktober 2017 -
MerahPutih.com - Beberapa waktu lalu badan nirlaba NSA (National Security Archive) dan NDC (National Declassification Center) beserta satu lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) bernama NARA (National Archives and Records Administration) telah mempublikasikan dokumen ketika terjadi pembunuhan massal pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S/PKI.
Dokumen tersebut disinyalir mengungkap keterlibatan Angkatan Darat dalam usahanya menyingkirkan pihak-pihak yang diduga atau terkait dengan PKI, termasuk tudingan kedekatan Presiden pertama, Soekarno dengan kelompok kiri tersebut.
Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committtee For Social Justice (IHCS), David Sitorus menilai, pemerintah tidak bisa menutup mata begitu saja dengan dokumen tersebut.
Bahkan, Sitorus menganggap pemerintah bisa menggunakan dokumen itu sebagai pembanding untuk mengungkap peristiwa kelam yang meranggut nyawa para Jenderal dan masyarakat sipil. Apalagi dokumen muncul dari negara adikuasa yang disebut-sebut mengetahui peristiwa itu.
"Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat yang harusnya menjadi prioritas dalam agenda penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah Indonesia saat ini," ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (25/10).
David menyadari, semua pihak akan mengutuk peristiwa kelam tersebut. Namun, refleksi dari peristiwa tersebut tidak melulu habis energi untuk berdebat siapa yang salah dan siapa yang pantas bertanggungjawab. Lebih dari itu, kata David, jutaan nyawa yang hilang sia-sia harusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
Ia menambahkan, dengan dibukanya dan dipublikasikan dokumen tersebut, maka IHCS mendesak agar Pemerintah bersedia mengkaji dokumen-dokumen itu sebagai langkah awal mengusut pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965, terlepas dari kepentingan politik apapun.
"Dan hasil kajian tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar mengenai peristiwa berdarah 30 September 1965," tandasnya. (Fdi)
