Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu

Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 20 menit lalu

MerahPutih.com - Kaukus pemerempuan mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengatakan ketentuan tersebut perlu dihapus karena status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.

Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan,

katanya.

Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut dia, status perkawinan tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia pemilih.

Baca juga:

DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu

Selain penghapusan kriteria status perkawinan, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih ditetapkan 18 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Titi mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.

Karena usia anak itu berhenti di 18 tahun dan dari sisi data, ternyata di dunia itu mayoritas 86 persen usia memilih adalah usia 18 tahun,

ujar Titi yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia.

Ia menyebutkan hanya tujuh negara yang menerapkan batas usia memilih 17 tahun. Dengan pertimbangan tersebut, Titi mengusulkan agar syarat usia pemilih ditetapkan 18 tahun pada hari pemungutan suara.

Saat ini, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. (*)

Baca Artikel Asli