Merahputih.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon presiden Prabowo Subianto dipersoalkan. Surat yang dikeluarkan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk salah satu syarat Prabowo maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, dianggap tak sesuai dengan fakta yang ada. Prabowo yang dinyatakan tak memiliki catatan kriminal dinilai Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sebagai kebohongan.
"SKCK Baintelkam Polri yang berisi pernyataan bahwa, Prabowo Subianto dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun patut diduga bersumber dari keterangan yang diduga palsu atau dipalsukan," kata Koordinator TPDI Petrus Salestinus, usai bertemu perwakilan Baintelkam, Markas Besar Polri, Kamis (23/8).
Petrus menjelaskan, berdasar pada fakta peristiwa yang telah diketahui secara umum, Prabowo pernah diperiksa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Pemeriksaan dilakukan karena ia diduga melakukan penculikan dan penghilangan kemerdekaan para aktivis mahasiswa.
Dalam keputusan DKP Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998, merekomendasikan Prabowo untuk diberhentikan dari dinas militer karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika, dan disiplin yang merugikan kehormatan TNI, bangsa, dan negara.
Atas itu, lanjut Petrus, Baintelkam Polri seharusnya memverifikasi dan mengklarifikasi terlebih dulu perihal penanganan kasus, dan keputusannya. Tindakan ini dinilai penting mengingat Indonesia sedang dalam proses melahirkan pemimpin nasional, bukan memilih calon karyawan perusahaan.
"KPU, Puspom TNI, Polri dan masyarakat harus bersama-sama melakukan klarifikasi dan konfirmasi semua hal terkait dengan SKCK milik Prabowo yang saat ini sudah berada di dalam berkas administrasi bakal calon presiden di KPU," tandasnya.
Diketahui, foto SKCK Prabowo sebagai persyaratan mendaftar capres beredar di media sosial. Polri membenarkan SKCK tersebut diterbitkan pada Selasa 24 Juli 2018 dan berlaku hingga 24 Januari 2019 atau enam bulan ke depan.
Surat bernomor SKCK/YANMAS/8721/VII/2018/BAINTELKAM yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri Komisaris Besar Gunawan, menyatakan mantan Danjen Kopassus tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. (Ayp)