MerahPutih.com - PDI Perjuangan belum menentukan sikap tegas terkait usulan Komisi II DPR tentang pembiayaan saksi dari APBN.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pembiayaan saksi dari APBN tentu masih harus didialogkan dengan seluruh parpol yang ada di DPR.
"Terkait dengan dana saksi tentu saja harus didialogkan dengan seluruh parpol yang ada di DPR," kata Hasto kepada awak media di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Menurutnya, dalam mengatasi setiap persoalan setiap parpol memiliki karakteristik yang berbeda termasuk soal dana saksi pemilu. Namun begitu, bagi PDIP akan lebih mengedepankan prinsip volunterism atau gotong-royong.
"Tentu saja kita melihat bahwa partai mengedepankan prinsip volunterism atau gotong-royong," kata dia.
Namun demikian, dia juga menyatakan tidak menolak dana saksi jika dapat membenahi sistem demokrasi ke arah yang lebih baik.
"Bantuan-bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu bagus," ucapnya.
Sejatinya, menurut dia, saksi tidak diperlukan apabila seluruh elemen dalam Pemilu punya komitmen untuk membangun tata demokrasi yang baik berdasarkan prinsip Luber dan Jurdil.
Hanya saja, sejumlah persoalan kemudian muncul beberapa saat memasuki tahap kampanye, sehingga menciptakan gagasan betapa pentingnya saksi-saksi di TPS untuk mencegah kecurangan.
"Kalau KPU netral dan aparat keamanan juga netral (tidak perlu saksi), Tetapi kita melihat kita baru memasuki tahap kampanye sudah terjadi skenario kebohongan yang berupaya memainkam playing victim hal seperti itu kemudian mungkin menciptakan gagasan betapa pentingnya saksi di TPS untuk mencegah kecurangan," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.
Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
"Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," ujar Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali beberapa waktu lalu. (fdi)