Respons Mendagri untuk Angka Fantastis Pengamanan Pilkada 2018
Selasa, 28 November 2017 -
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai usulan anggaran untuk pengamanan Pilkada 2018 masih pada tahapan wajar.
Menurutnya, untuk menyukseskan konsolidasi demokrasi politik maka hal itu tidak bisa dihitung dengan uang.
"Untuk konsolidasi demokrasi politik tidak bisa diukur dengan uang. Pilkada serentak di 514 wilayah harus selesai tahun depan, pileg, pilpres kalau kita itung biayanya luar biasa," katanya kepada awak media saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (28/11).
Sebelumnya, untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018, Polri mengusulkan anggaran hingga Rp 2,17 triliun.
"Kuncinya stabilitas, bagaimana KPU, Bawaslu mau bekerja?" kata Tjahjo.
Terkait hal itu, dia berharap kepada semua pihak untuk mengukur secara objektif. Jangan melihat bahwa anggaran ini diperuntukkan buat Polri saja.
"Harus diukur lebih objektif untuk biaya keamanan jangan dilihat dari satu lembaga saja. Tapi melibatkan banyak komponen. Ormas, polisi, TNI, tokoh agama, satpol PP, tokoh adat dan lain-lainnya," pungkas Tjahjo. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tjahjo Sampaikan Arahan Jokowi Soal Pilkada Serentak
