MerahPutih.com - Peraturan KPU (PKPU) mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak kunjung diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham mengembalikan draft PKPU ke KPU karena pasal yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menilai Kemenkumham tidak memiliki hak konstitusional menolak pengundangan PKPU tersebut. Sebab proses politik dan perdebatan substansi berada di KPU dan DPR.
Menurut dia, apabila ada warga negara yang berkeberatan dengan PKPU itu ada mekanisme yang diatur UU yaitu melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
"Proses politik sudah selesai dengan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU dan DPR. Kemenkumham seperti yang diatur dalam UU hanya bertindak dalam aspek admistratif saja. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam sistem tata negara kita," kata Toni melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Kamis (21/6).
Toni menegaskan, keterlambatan pengundangan PKPU yang terus berlarut-larut bisa menghambat tahapan pemilu yang sudah disahkan. Karena itu, sejak awal PSI mendukung tafsir progresif KPU memasukan pasal larangan mantan napi koruptor di PKPU.
“Bangsa ini darurat korupsi. Anggota DPR adalah warga negara terpilih, wajar bila rakyat berharap wakil mereka adalah yang terbaik yang tidak punya jejak rekam hitam pada masa lalu mereka. Sebagai institusi negara, saya khwatir Kemenkumham tidak dapat menangkap aspirasi rakyat tersebut. Malah saya takut rakyat melihat kemenkumham memberi ruang para koruptor tetap eksis di ranah politik kita. In tentu tidak baik bagi citra pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat, sikap Kemenkumham mengembalikan PKPU Pencalonan itu merupakan tindakan tidak tepat. Pasalnya dari sisi substansi, PKPU tersebut menjadi ranah KPU sebagai lembaga mandiri yang memiliki otoritas untuk menetapkan.
Terlabih, lanjut Hadar, segala prosedur sudah dijalankan KPU, mulai dari rapat konsultasi bersama DPR dan Pemerintah, kemudian memutuskan melaui rapat pleno, sehingga bila masih ada yang berkeberatan silahkan diuji ke Mahkamah Agung.
Hadar menilai, jika Kemenkumham bertindak seperti seakan menghambat bahkan memaksa KPU merubah PKPU tersebut, maka dikhawatirkan Kemenkumham tidak menghargai kemandirian KPU dan berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu.
"Kalau pemerintah ingin melancarkan penyelenggaraan pemilu kita khusunya tahapan pencalonan yang tidak lama lagi ini, lebih baik diundangkan saja," papar Hadar.
Oleh karena itu, Hadar berharap demi memperlancar tahapan pelaksanaan pemilu 2019, maka ia mendorong KPU untuk segera mengundangkan PKPU Pencalonan tersebut. Sebab masih ada beberapa PKPU yang masih menunggu pengesahan pemerintah, yakni PKPU Penjadwalan Kampanye Pemilu, PKPU dana Kampanye dan PKPU Capres/Cawapres. (Pon)