Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan GNPF MUI di Istana, Jakarta, Minggu (25/6) kemarin, berdampak positif bagi Indonesia.
"Ini positif bagi Indonesia. Presiden mengambil langkah yang tepat bila mengambil jalan musyawarah dengan GNPF, apalagi bila membahas kedatangan HRS (Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab)," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/6).
"Dan positif untuk pencalonan beliau di periode kedua 2019, terutama tentang dirinya yang dicitrakan bersebrangan dengan Islam," sambung Hendri.
Meski demikian, Ia menilai, citra Jokowi bakal semakin menurun, jika tidak ada kebijakan konkret yang dilakukan terkait aspirasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).
"Iya, sangat mungkin akan makin turun citranya," imbuhnya.
Pasalnya menurut Hendri, belakangan santer diisukan bila Jokowi lebih mengutamakan artis media sosial dibanding ulama.
"Sebab, artis medsos dicitrakan lebih diperhatikan Istana dibanding ulama," ungkap Hendri.
Pada pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, Minggu (25/6), GNPF MUI yang dipimpin Bachtiar Nasir membicarakan soal ketidakjelasan kasus hukum yang menimpa Rizieq Shihab dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath serta mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.
Al Khaththath diketahui terjerat kasus dugaan makar dan diamankan di sebuah hotel berbintang di Jakarta sesaat sebelum mengelar aksi 313, 31 Maret lalu.
Sedangkan Rizieq, terlilit beberapa perkara, seperti kasus dugaan percakapan berkonten pornografi dan dugaan penghinaan Pancasila. Namun, yang bersangkutan kini masih berada di luar negeri sebelum namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polri.
Alumni Universitas Padjajaran (Unpad) mengungkapkan, pertemuan tersebut dilakukan sesuai permintaan GNPF MUI kepada Presiden melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Terkait hasil pertemuan itu, Bachtiar menerangkan, GNPF MUI bakal menggelar jumpa pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (27/6), pukul 13.00. (Pon)