Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperingatkan masyarakat penerima manfaat bantuan pendidikan agar tidak menggadaikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi kepentingan konsumtif menjelang bulan suci Ramadan.
Langkah preventif ini diambil guna memastikan dana bantuan sosial pendidikan tetap berada pada jalur yang tepat, yakni mendukung kebutuhan belajar siswa di Jakarta. Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan langkah pengawasan ketat untuk memutus rantai penyalahgunaan kartu sakti tersebut.
Baca juga:
Gubernur Pramono Pastikan KJP Plus Pelaku Ledakan SMAN 72 Tidak Dicabut
Koordinasi Ketat dengan Dinas Pendidikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak main-main dalam menyikapi fenomena gadai KJP ini. Dalam waktu dekat, koordinasi lintas sektoral akan diperkuat guna memantau pola transaksi para pemegang kartu.
"Khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," ujar Pramono Anung saat ditemui di lokasi.
Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan memiliki peran sentral untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar terserap untuk keperluan sekolah, bukan justru berakhir di tangan rentenir atau penyedia jasa pinjaman ilegal.
Transformasi Ekonomi dan Sosial Jakarta
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), program jaring pengaman sosial seperti KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terbukti efektif memperbaiki indikator kesejahteraan di ibu kota. Pramono meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural.
Baca juga:
Pramono Soroti Antrean Transjabodetabek Depok, Sebut Jangan Cuma Andalkan Pemprov DKI
"Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa mengubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah," tegasnya.
Pramono juga mengaitkan keberhasilan penurunan angka kemiskinan dan stunting di Jakarta dengan konsistensi penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
"Hasil BPS, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya," pungkasnya.