MerahPutih.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding menjawab kritikan Capres nomor 02 Prabowo Subianto yang menyebut dalam empat tahun ini negara dikelola secara ugal-ugalan.
Prabowo mencontohkan bagaimana kebijakan dapat dengan mudah direvisi, riuh kementerian akibat saling tuding antar lembaga.
Merespon hal itu Karding menilai, di era demokrasi dan media sosial seperti saat ini tidak masalah jika ada perbedaan sikap antar lembaga. Justru hal itu baik untuk dijadikan cek and balance para menteri.
"Terkait dengan adanya beberapa perbedaan antar menteri-menteri, saya kira di era demokrasi ga ada masalah hal biasa apalagi di era medsos ini justru yang harus dilihat adalah semua kebijakan keluar satu pintu pak Jokowi atau pak JK. Dan selama ini belum pernah ada pembangkangan, menteri membangkang kebijakan presiden," kata Karding kepada awak media, Rabu (17/10).
Politisi PKB itu mengatakan dengan kondisi yang cair itu para menteri maupun lembaga dapat dengan bebas memberikan masukan meskipun dengan gaya yang berbeda-beda.
"Antar kementerian satu dan lain, dengan begini kita bisa lebih cair dia bisa bebas saling beri masukan walaupun dengan gaya yang beda," tuturnya.
Kondisi pemerintahan Jokowi, kata Karding, tentu sangat berbeda dengan kondisi kepemimpinan orde baru yang otoriter dan penuh paksaan.
"Tentu kita gak bisa disamakan dengan gaya kepemimpinan jaman pak Harto yang dikenal pemimpin otoriter bisa dipaksa begitu saja. tapi pak Jokowi mengembangkan kepemimpinan partisipatif tapi perinsipnya dia gak boleh banyak pintu atau banyak kebijakan. misalnya BBM dikunci di pak Jokowi," imbuhnya.
Sebelumnya, melalui akun Facebook pribadi Mantan Danjen Kopassus itu menyindir pemerintahan yang dinilainya kerap membuat keputusan yang tidak matang.
Berbagai contoh inilah yang membuatnya menilai pemerintah telah mengelola negara secara ugal-ugalan.
"Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementrian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara," kata Prabowo. (fdi)