MerahPutih.com - Pelarian buronan Djoko Tjandra dinilai tak mampu diungkap satu institusi saja. Perlu lintas intstitusi agar kasus tersebut dapat dilihat secara terang.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendorong Polri turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengejar Djoko Tjandra.
Baca Juga:
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan
"Hal itu perlu dilakukan mengingat unsur korupsi dalam kasus Djoko Tjandra sudah begitu jelas. Bentuk saja join investigation antara polisi dan KPK," kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7).
Sahroni mengatakan, sebagai lembaga antirasuah, pelibatan KPK dalam pengungkapan kasus ini dibutuhkan bukan hanya terkait kasus korupsi Djoko Tjandra, tetapi juga kemungkinan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di institusi hukum lainnya.
“Jadi biar terang benderang, KPK sebaiknya turut terlibat, sehingga semuanya clear. Tidak hanya urusan membantu lolos, tapi juga turut diusut, sebesar apa potensi kerugian negara karena kejadian ini. Oleh karena itu, seluruh prosesnya perlu diawasi oleh KPK," katanya.
Dia mengatakan, indikasi korupsi dalam kasus itu sudah terlihat sehingga dirinya mendorong agar pengungkapan aktor yang turut memuluskan jalan Djoko Tjandra untuk kabur tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, tetapi juga KPK patut turut terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananMahfud MD mendesak agar pejabat Polri yang terlibat kasus Djoko Tjandra dijerat pasal pidana.
"Polri supaya meneruskan dan kita akan melihat semuanya, masyarakat akan melihat semuanya langkah-langkah Polri ini, agar terus dilanjutkan, jangan berhenti tindak pidananya itu," ujar Mahfud.
Selain menyiapkan pemidanaan, Mahfud mendesak Polri menjatuhkan sanksi disiplin dan administratif.
Dia tak ingin pejabat yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra hanya dijerat pidana.
"Kalau berhenti (disanksi) disiplin, kadangkala sudah dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul menjadi pejabat. Katanya sudah selesai disiplinnya, padahal ia melakukan tindak pidana," kata Mahfud.
Baca Juga:
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD
Tak hanya dari institusi kepolisian, Mahfud meminta adanya pemidanaan bagi pegawai maupun pejabat di lingkungan pemerintahan yang membantu pelarian Djoko Tjandra.
"Penting pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai (pemerintah) yang telah nyata-nyata nanti diketahui memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah politik dalam kasus Djoko Tjandra ini," kata dia.
Ia mencontohkan, pemidanaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra dapat dilakukan dengan menerapkan pasal 221 dan pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Adapun pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Sementara itu, pasal 263 KUHP meyebut ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen. (Knu)
Baca Juga:
Oknum Pati Polri yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Diprediksi Bertambah