Polisi Harus Berdayakan Anggotanya, Bukan Pakai "Pak Ogah"
Minggu, 27 Agustus 2017 -
MerahPutih.com - Ketua Presidium Indonesia Trafic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan langkah yang ambil oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menolak memberikan anggaran kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) atau bahasa kerenya 'Pak Ogah' sudah tepat. Pasalnya, anggaran APBD tidak boleh digunakan untuk hal yang dianggap kurang penting.
“Sikap Pemprov itu sudah benar. Kan gak boleh pakai APBD kalau bukan untuk peruntukannya,” kata Edison saat dikonfirmasi, pada Minggu (27/8).
Edison mengungkapkan, seharusnya Polri dalam hal ini Ditlantas Polda Metro Jaya yang lebih dulu mencari anggaran dan menyiapkan segala sesuatunya secara matang terkait pemberdayaan Pak Ogah. Setelah itu, baru Polri melakukan serangkaian kegiatan.
“Polisi tidak boleh menyandera instansi atau lembaga maupun swasta untuk membiayai program yang akan dilakukannya,” ungkapnya.
Untuk itu, Edison pun mempertanyakan langkah polisi yang seharusnya memberdayakan semua anggotanya yang ada secara maksimal. Bukannya bergantung pada Pak Ogah. “Polisi bisa juga meminta Gubernur untuk mem-BKO-kan Satpol PP mengatur Lalu Lintas,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana memberdayakan para ”Pak Ogah" untuk membantu mengatur lalu lintas Ibu Kota. Para Pak Ogah atau 'polisi cepek' akan mengatur lalu lintas di wilayah yang tidak terjangkau anggota polisi lalu lintas.
Polda Metro Jaya berencana akan melantik Supeltas pada Sabtu (26/8) kemarin. Namun, pelantikan tersebut dibatakan karena belum adanya kesepakatan honor antara supeltas dengan polisi.
Direktur Eksekutif Lembaga Pusat Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mendukung kebijakan perekrutan masyarakat untuk membantu lalu lintas. Edi menyatakan pembayaran honor pak ogah bisa dianggarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagian program keselamatan jalan.
Apalagi PNBP yang diterima Polri pada 2017, menurut Edi, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun termasuk dari tarif pembuatan nomor pilihan kendaraan. Alternatif pembiayaan honor bagi pak ogah juga dapat dianggarkan dari Asuransi Bharata Bhakti yang dikumpulkan masyarakat saat membuat surat izin mengemudi (SIM). (Asp)
