MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta memastikan Jakarta masih berstatus Ibu Kota, meski Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri acara Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam se-DKI Jakarta, di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10).
Dalam sambutannya, Pj Teguh mengatakan, Kota Jakarta saat ini tengah bersiap untuk bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.
"Jakarta masih berstatus DKI, meski Undang-Undang (UU) tentang DKJ sudah ada, tetapi aturan pelaksananya belum ada," ujar Pj Teguh.
Baca juga:
Pj Teguh Setuju Gratiskan Sewa Rusun Pasar Rumput bagi Warga Terdampak Kebakaran Manggarai
Lantas, kata dia, Pemprov DKI Jakarta mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan, termasuk MUI dan ormas Islam, untuk berperan aktif dalam pembangunan Jakarta yang berkelanjutan di masa depan.
"Kendati demikian, Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Untuk itu, MUI, ormas, dan seluruh elemen masyarakat harus bersiap menghadapi masa transisi ini," ujar Pj Teguh.
Ia juga mengharapkan, MUI bersama jajaran ormas Islam di DKI Jakarta turut berpartisipasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah, seperti penanganan stunting.
Baca juga:
Menurutnya, sinergi antara ulama dengan pemerintah harus terjalin dengan baik. Karena, pemerintah tidak bisa menjalankan rencana program pembangunan tanpa melibatkan berbagai pihak, termasuk para ulama. Untuk itu, ia menegaskan, tali silaturahmi dengan MUI dan jajaran ormas Islam harus terus terjaga.
"Tradisi silaturahmi yang baik ini harus terus dijalankan. Untuk silaturahmi selanjutnya bisa diadakan di Balai Kota Jakarta. Karena, saya senang mendengarkan masukan-masukan para ulama dalam menjalankan tugas saya," terangnya.
Baca juga:
Pj Teguh Minta Cagub-Cawagub Tak Mainkan Politik Uang dan Kampanye Hitam
Lebih lanjut, Pj Teguh mengingatkan, jajarannya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan ormas Islam, untuk menjaga kerukunan agar situasi di Jakarta tetap kondusif selama rangkaian perhelatan Pilkada.
"Saya berharap, kita semua turut mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak di DKI Jakarta. Masalah pilihan, silakan Bapak dan Ibu memilih sendiri pasangan calon yang tepat," ucapnya.
"Tetapi, saya mengajak, marilah kita bisa menjaga pelaksanaan Pilkada ini dapat berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas. Sehingga, Kota Jakarta tetap damai, tenteram dan tertib," sambungnya memungkasi. (Asp)