MerahPutih.com - Joko Widodo dipastikan kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan dukungan dari PDI Perjuangan, PKPI, Golkar, PPP, PSI, Perindo, Hanura, dan Nasdem.
Didukung sembilan partai membuat mantan wali kota Solo itu berpeluang besar kembali memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Namun, pencapresan Jokowi mendapatkan serangan tajam dari partai oposisi.
Salah satu partai yang tidak senang dengan kembalinya Jokowi adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai besutan Yusril Ihza Mahendra memastikan jika pihaknya tidak akan mengusung Jokowi, sebagai capres dalam Pilpres tahun depan.
Bahkan, seandainya dalam Pilpres 2019 mendatang, hanya ada satu pasangan tunggal, yakni Jokowi dengan wakilnya, PBB siap memilih kotak kosong.
"Memang kita tidak mendukung pencalonan Pak Jokowi, ada calon alternatif di luar Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi calon tunggal, kita akan dukung kotak kosong,” jelasnya kepada wartawan saat menghadiri Musyawarah Nasional Umat Islam Untuk Konstitusi, di Pagelaran Keraton Solo, Senin (7/5) siang
Seperti diketahui, dalam Mukernas pekan kemarin menghasilkan tiga keputusan, salah satunya mencalonkan Yusril sebagai calon Presiden maupun Wakil Presiden. Bahkan, mantan Menteri Sekretaris Negara ini tak menampik jika sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol).
"Kalau komunikasi sudah ada, dengan Partai Gerindra, PAN, dan juga PKS. Tetapi kalau dengan PDI Perjuangan tidak," tegasnya.
Selain melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol, ia juga tak menampik sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh-tokoh, salah satunya dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Kita sudah komunikasi, tim-timnya saling bertemu dan berdiskusi. Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan beliau. Namun sebelumnya, saja juga sudah berbicara dengan beliau, termasuk dengan Pak Prabowo," katanya.
Meski sudah melakukan komunikasi dengan parpol dan tokoh, namun sampai saat ini belum ada keputusan final, karena menurutnya keputusan nantinya akan diumumkan pada 1 Agustus mendatang.
Selain itu, ia juga menilai keberadaan presidential threshold mencederai pesta demokrasi. Pasalnya menurutnya hal itu menghambat munculnya tokoh-tokoh yang memiliki potensi utuk memimpin negara ini.
“Kalau itu dibuka, saya rasa lebih fleksibel, dan mungkin kita akan menghasilkan tokoh yang terbaik. Kalau sekarang ini, hanya kemungkinan, satu pasangan calon atau calon tunggal. Jadi itu tidak sehat bagi demokrasi, saya rasa banyak calon potensial. Tidak perlu dibatasi dengan presidential threshold," pungkasnya.
Berita ini merupakan laporan Win, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Solo dan sekitarnya.