Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit

Dwi Astarini - 1 jam, 22 menit lalu

MERAHPUTIH.COM – KADIV Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengungkapkan alasan Propam belum dapat menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.

“Memang kondisi kesehatan (Slamet Uliandi) masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kami paksakan,” kata Isir kepada wartawan, Selasa (17/11).

Menurut Isir, Polri tetap menghormati hak tersangka, terutama terkait dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan. Meski demikian, sidang etik tetap akan digelar setelah Slamet dinyatakan pulih. “Kami satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” terangnya.


Dalam perkara ini, Slamet Uliandi diduga memiliki peran penting dalam mengendalikan operasi penyadapan melalui Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Saat menjabat Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sekaligus Dewan Pembina MC Bareskrim, Slamet disebut menjadi pihak yang memberikan persetujuan atas aktivitas penyadapan atau provisioning yang dilakukan anak buahnya.

Baca juga:

Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Setiap aktivitas penyadapan yang dilakukan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso disebut harus mendapatkan persetujuan Slamet. Dengan demikian, perannya tidak hanya berada dalam rantai komando, tetapi juga mencakup pengendalian teknis terhadap operasional penyadapan.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Slamet juga diduga menjadi penghubung perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada para pelaksana teknis di lapangan. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan singkat tanpa dilengkapi surat perintah resmi.


Tak hanya itu, Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan barang bukti elektronik hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta disebut meminta persetujuan Slamet untuk menghapus seluruh file rekaman hasil penyadapan. Permintaan tersebut diduga disetujui Slamet.


Kasus dugaan penyadapan ilegal ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya aktivitas penyadapan terhadap perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.


Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ahrie Sonta sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemecatan.(knu)

Baca juga:

Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini





Baca Artikel Asli