Pemerintah Tengah Rumuskan Skema Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat
Kamis, 15 Mei 2025 -
MerahPutih.com - Hingga saat ini terdapat 65 titik di berbagai daerah yang telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan program tersebut ditargetkan dapat dimulai paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang telah siap dari sisi infrastruktur dan pendukung lainnya.
Pemerintah tengah merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan skema tersebut disusun melalui koordinasi lintas kementerian dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diterapkan.
“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, di Jakarta, Kamis (15/5).
Baca juga:
Cek Lokasi Sekolah Rakyat Solo, Wamensos Agus: Infrastruktur Siap
Ia menyampaikan, Kementerian PANRB memastikan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," ujar Saifullah.
