MerahPutih.com - Pertumbuhan ekonomi nasional kian impresif, namun perlu diselaraskan dengan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat. Ketahanan energi menjadi salah satu elemen penting yang terintegrasi dengan tingkat stabilitas perekonomian dan pengurangan kemiskinan.
Maka dari itu, diperlukan adanya upaya pemerintah dalam menjaga pasokan melalui transisi energi, terlebih di tengah peningkatan populasi masyarakat saat ini.
"Indonesia telah memilih transisi energi sebagai salah satu prioritas dalam Presidensi G20, dan kita perlu memastikan bahwa transisi energi dapat berjalan dengan adil, teratur, dan terjangkau," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (31/8).
Baca Juga:
Anies Bawa Isu Kenaikan Harga Pangan dan Energi ke Forum U20 Mayors Summit
Terkait dengan transisi energi, Indonesia telah berkomitmen untuk dapat mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Melalui kepemimpinan pada G20 tahun 2022, Indonesia berperan dalam merumuskan Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (COMPACT) yang akan digunakan sebagai pedoman atau prinsip untuk mempromosikan dan mendukung implementasi transisi energi.
"Transisi ke sumber energi ramah lingkungan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang," tutur Airlangga.
Baca Juga:
Konsisten Naik Transportasi Umum Solusi Kenaikan Harga Energi
Ketua Umum Golkar ini juga menjelaskan, salah satu kunci utama dalam transisi energi adalah kemitraan antara sektor publik dan swasta. Selain itu, dalam memperoleh pangsa pasar global bagi energi terbarukan tersebut juga didukung oleh kondisi tertentu, seperti halnya kondisi penurunan batubara dan pertumbuhan moderat gas alam yang mampu mempercepat perluasan pangsa energi terbarukan di pasar global.
Selain itu, Indonesia juga akan menggunakan modalitas strategis internasional yang dimiliki sebagai Presidensi G20, UN GCRG Champion, dan Ketua ASEAN pada 2023 guna memobilisasi solusi dan mengembangkan strategi untuk membantu negara-negara dalam mengatasi krisis pangan, energi, dan iklim yang sedang berlangsung. (Asp)
Baca Juga:
Pemerintah Pertahankan Subsidi Energi pada Level Rp 502 Triliun