Pemerintah Haramkan Masuknya Beras dan Gula dari Luar Tahun Ini, Stok Nasional Melimpah Ruah
Kamis, 01 Januari 2026 -
Merahputih.com - Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan strategis untuk menghentikan total importasi beras dan gula konsumsi pada tahun 2026.
Keputusan ini diambil seiring dengan menguatnya produksi nasional serta melimpahnya stok pangan domestik yang menjadi fondasi utama menuju swasembada pangan berkelanjutan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
"(Gula) konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, di Jakarta, Kamis (1/1).
Baca juga:
Optimalisasi Bahan Baku Lokal untuk Industri
Kebijakan tanpa impor ini juga merambah ke sektor industri. Pemerintah mendorong para pelaku usaha swasta untuk beralih menggunakan bahan baku lokal, terutama untuk komoditas beras pecah dan beras ketan pecah yang sebelumnya masih didatangkan dari luar negeri.
Dengan berakhirnya kuota impor beras industri di tahun 2025, industri pengolahan tepung dan bihun diharapkan mampu menyerap hasil panen petani dalam negeri dengan spesifikasi teknis yang memadai.
Surplus Stok Pangan Nasional 2026
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan memiliki carry over stock gula konsumsi sebesar 1,437 juta ton dari tahun 2025.
Dengan estimasi produksi tahunan mencapai 3 juta ton, kebutuhan nasional sebesar 2,8 juta ton dipastikan akan terpenuhi dengan surplus yang kokoh.
Kondisi serupa terjadi pada komoditas jagung, di mana produksi tahun 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton, jauh melampaui kebutuhan nasional sebesar 17,05 juta ton.
Baca juga:
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberpihakan kepada produsen lokal adalah prioritas utama pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan sektor pertanian.
"Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," tegas Amran.
