MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono buka suara soal tuduhan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut penetapan tarif MRT dengan harga rata-rata Rp8.500 dilatarbelakangi Pemilu.
Gembong pun memastikan bahwa pernyataan yang dilontarkan Anies itu tidak benar. Namun Gembong menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
"Itu kan pendapat boleh saja. Tapi kan kita enggak ada urusan dengan itu (Pemilu). Sama sekali tidak ada urusan dengan kontek pemilu," ujar Gembong di Jakarta, Rabu (27/3).
Menurut dia, pemutusan harga tarif Ratangga MRT oleh DPRD bertujuan agar masyarakat bisa segera menikmati kereta bawah tanah pertama di Indonesia yang kekinian itu.
Sebab beberapa hari menjelang dioperasikan secara komersil, harga tarif MRT belum juga ditetapkan.
"Ini transportasi massal yang ditunggu oleh warga Jakarta. Maka perlu segera diberlakukan supaya warga Jakarta menikmati transportasi yang modern ini," tuturnya.
Gembong menuturkan, penentuan tarif telah dilakukan berdasarkan kajian mendalam terlebih dahulu.
"Kan dari semua kajian Rp8.500 itu usulan pertama, usulan perda DTKJ Rp12 ribu tapi terintegrasi. Terintegrasi ini kan menjadi soal buat kita. Soal sistem kita belum siap mengintegrasikan sluruh moda transportasi yang ada. Penentuan tarifnya masih bersifat parsial. Tetapi DPRD akan segera mendorong Pemprov segera mengintegrasikan seluruh moda yang ada di Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta kepada anggota Legislatif Kebon Sirih untuk tidak menetapkan harga MRT ingin mendapat kepuasan masyarakat menjelang Pemilu 2019.
"Kebetulan diselenggarakannya 3 Minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya (tarif MRT) karena mau pemilu," kata Anies di Jakarta Barat, Selasa (26/3). (Asp)