Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

PDIP Sebut Kawasan Pinggiran Jakarta Tak Dapatkan 'Sentuhan'

Angga Yudha Pratama - Minggu, 30 Januari 2022

MerahPutih.com - Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir Oktober 2022. Disisa masa jabatan selama 6 bulan, Anies mendapat evaluasi dari DPP PDI Perjuangan.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut pemerintahan DKI Jakarta era Anies Baswedan hanya fokus menggarap hal yang nampak dan berada di jantung Ibu Kota.

Baca Juga:

Cara Pencegahan Mutasi COVID-19 Versi Peneliti Eijkman

Misalnya, Anies lebih banyak mengurusi lingkungan di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin tanpa mau melihat kondisi pinggiran Jakarta.

"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," kata Hasto usai penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Danau Kampung Barito, Jakarta Selatan, Sabtu (29/1).

Baca Juga:

Pentingnya Vaksin Booster untuk Cegah Dampak Buruk Varian Baru COVID-19

Pria kelahiran Yogyakarta ini menilai Anies juga melupakan sejumlah kebijakan positif Gubernur DKI Jakarta era Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Contohnya, Anies dinilai luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta yang dimana hal itu tidak pernah terjadi ketika DKI dipimpin Jokowi atau Ahok.

"Dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler mampu mengubah Waduk Ria Rio, sekarang bisa lihat di sana. Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya," tutur Hasto.

Baca Juga:

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan partainya berkomitmen bekerja untuk memastikan kota Jakarta menjadi kota yang membahagiakan warganya bisa terwujud.

“Sebentar lagi kami akan membenahi ini semua. Masa jabatan pak gubernur tinggal menghitung hari, karena bulan April, enam bulan sebelum masa bakti berakhir, gubernur dan kepala daerah sudah tak diperbolehkan membuat kebijakan yang strategis,” kata Gembong. (Asp)

Baca Artikel Asli