Ormas Islam Demo di Mapolresta Surakarta, Bakar Bendera OPM
Jumat, 04 Oktober 2019 -
MerahPutih.Com - Massa ormas Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolresta Surakarta, Jalan Adi Sucipto, Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/10). Dalam aksi tersebut, massa DSKS meminta Presiden Jokowi serius menangani problematika di Papua.
Pantauan merahputih com, massa DSKS tiba di Polresta Surakarta pukul 14.00 WIB dengan membawa sejumlah spanduk di antaranya bertiskan 'Jokowi Bertangungjawab Atas Kematian 33 Warga di Wamena Papua'; 'Jika Tidak Mampu Selesaikan Tragedi Papua, Sebaiknya Jokowi Mundur'; dan 'Tragedi Wamena Ratusan Ruko dan Rumah Rusak'.
Baca Juga:
Abaikan Hoaks Rasis di Medsos, Warga Pendatang Diimbau Balik ke Wamena
Dalam aksi tersebut massa juga membakar bendera bintang kejora lambang Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Humas DSKS Endro Sudarsono mengungkapkan, tragedi berdarah tanggal 23 September di Wanena terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 33 orang meninggal dunia. Seorang dokter Soeko Maresetiyo ikut menjadi korban. Sebanyak 10.000 sampai saat ini mengungsi di lokasi yang aman.
"Ratusan ruko, rumah, mobil dan motor dibakar massa. Pemerintah telah gagal menjalankan kewajibannya, sebagaimana disebut dalam UUD 1945, berbunyi 'Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia'," ujar Endro pada merahputih.com.
Baca Juga:
Endro juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya dokter Soeko Maresetiyo dan warga serta korban lainnya saat kerusuhan di Wamena. Pihaknya juga mempertanyakan kinerja aparat keamanan dan Badan Intelijen Nasional (BIN) atas tragedi tersebut.
"Kami minta pemerintah dan aparat keamanan segera melakukan pemulihan kondisi di Wamena, dengan pendekatan persuasif agar situasi kembali aman dan kondusif," papar dia.
DSKS, lanjut Endro, meminta pihak berwenang menindak semua perusuh dan menangkap aktor intelektual tragedi Wamena. Termasuk menginvestigasi OPM.
"Keberadaan OPM sangat jelas menginjak-ginjak harkat dan martabat bangsa. Ini tidak bisa dibiarkan. Tindakan hukum tegas harus harus diberlakukan bagi perusuh di tanah Papua," tutup Endro. (Ism)
Baca Juga:
