MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana untuk memanggil Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Padahal, nama Ketua Umum Partai Demokrat itu sempat disebut oleh Mirwan Amir saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.
"Sejauh ini belum ada ya, karena kan jaksa harus melihat lebih lanjut fakta-fakta di persidangan itu harus dianalisis lebih lanjut oleh jaksa, baru kemudian itu di-update atau dibicarakan dalam proses internal KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (30/1).
Menurut Febri, pihaknya masih fokus atas sangkaan terhadap Setnov. Proses pembuktian, kata dia, sedang berjalan dan lebih mengedepankan pencermatan seluruh fakta yang muncul sampai akhir persidangan.
"Sekarang kami fokus terlebih dahulu pada pembuktian perbuatan dari terdakwa SN, jangan sampai kemudian fokus proses pembuktian tersebut beralih. Bahwa fakta-fakta sidang dicermati tentu kemudian ini ditindaklanjuti misalnya pendalaman atau hal lain pasti akan dilakukan," jelas Febri.
Sebelumnya, nama SBY muncul dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto pada Kamis (25/1) pekan lalu. SBY disebut mempunyai tanggung jawab dalam program pelaksanaan proyek e-KTP.
Mirwan yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR saat proyek e-KTP bergulir mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyarankan kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar proyek pengadaan e-KTP tak dilanjutkan.
Pasalnya, kata Mirwan, ia mendapat masukan dari rekannya yang merupakan pengusaha bernama Yusnan Solihin bahwa proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu bermasalah.
Dia mengaku menyampaikan saran itu langsung kepada SBY di Cikeas ketika mega proyek senilai Rp 5,8 triliun itu masih dalam tahap persiapan.
"Pernah saya sampaikan (kepada SBY) bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan.
Menurut Mirwan, sebelum ia menyampaikan saran tersebut ke SBY, Yusnan telah lebih dulu membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah bahwa proyek e-KTP bermasalah.
"Maka dari itu Pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan pemenang Pemilu 2009 (SBY) dan saya juga percaya dengan Pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik jangan dilanjutkan," ungkapnya.
Setelah mendengarkan sarannya, lanjut Mirwan, SBY meminta proyek e-KTP itu tetap diteruskan. Saat itu, SBY beralasan proyek pengadaan e-KTP ini dibuat untuk menghadapi pilkada.
"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada. Jadi poyek ini harus diteruskan," tandas Mirwan.
Meskipun mengetahui bahwa proyek e-KTP ini bermasalah, Mirwan mengaku tak punya kekuatan untuk menyetop proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.
"Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepada pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah," pungkas Mirwan. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Nama SBY Muncul di Sidang e-KTP, Eks Mendagri: Jangan Digoreng-goreng