Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Motif KPK Tak Berikan Kesempatan Calon Deputi Penindakan Independen Dipertanyakan

Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Maret 2018

Merahputih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai seleksi terhadap 3 calon Deputi Bidang Penindakan KPK Merusak Indepedensi lembaga antirasuah dan tidak terbuka.

"Bila terbuka tentu tidak dibatasi hanya dari Kepolisian dan Kejaksaan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, selasa (27/3).

Seharusnya, KPK juga membuka Proses pendaftaran untuk masyarakat Umum yang memiliki keahlian Khusus. Bukan hanya dari dua instansi hukum tersebut.

"Apa motifnya membatasi seperti itu?," ucap Dahnil.

Sedangkan, sambung Dahnil, sejak dulu Proses seleksi dibuka untuk umum. Sehingga, Lembaga Independent dari eksternal tidak punya makna Apa-Apa.

"Apa Bila raw material atau input Calon-Calonnya Sudah dibatasi dari kedua Instansi tersebut, yang selama ini menjadi masalah serius di Internal KPK terkait dengan prilaku loyalitas Ganda terhadap Instansi asal, yang berdampak pada terganggunya kinerja dan Independensi KPK sebagai penegak hukum yang menangani korupsi," beber Dahnil.

KPK seharusnya bisa melakukan mitigasi untuk mengurangi resiko loyalitas Ganda yang menjadi salah satu Biang Kerok rusaknya kinerja dan indepedensi KPK selama ini.

"Yakni melalui komitmen agar para Pejabat dan penyidik KPK yang dipilih tersebut siap pensiun atau mengundurkan dari institusi asalnya dan siap berkhitmad total menjadi pegawai KPK RI," tutup Dahnil.

Seperti diketahui, pada senin (26/3) KPK melakukan sesi wawancara terhadap tiga calon Deputi Bidang Penindakan KPK. Tiga calon Deputi Penindakan KPK itu antara lain Brigadir Jenderal Firli dari Polri serta dua calon dari Kejaksaan Agung masing-masing Wisnu Baroto dan Witono.

KPK sebelumnya telah mengumumkan 13 nama-nama yang diusulkan mengisi posisi Deputi Bidang Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK dari unsur Polri dan Kejaksaan.

Deputi Bidang Penindakan institusi calon dari Polri antara lain Toni Harmanto, Firly, dan Abdul Hasyim Gani.

Sedangkan dari Kejaksaan Agung yakni Feri Wibisono, Fadil Zumhana, Heffinur, Wisnu Baroto, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi, dan Witono.

Untuk Direktur Penyidikan institusi calon dari Polri antara lain Edy Supriyadi, Andy Hartoyo, dan Djoko Poerwanto. (ayp)

Baca Artikel Asli