Menko Maritim Rizal Ramli Ingin Pungli di Pelabuhan Jadi Pungutan Resmi
Senin, 31 Agustus 2015 -
MerahPutih, Bisnis-Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Rizal Ramli membenahi pelabuhan agar waktu bongkar muat (dwelling time) lebih cepat. Menko Kemaritiman membentuk Task Force anti mafia pelabuhan atau tim Rajawali Kepret untuk memerangi mafia pelabuhan.
Mantan Menko Perekonomian dan Menkeu di masa kepeminpinan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini mengatakan di pelabuhan banyak sekali mafia, mulai dari level kecil sampai yang besar. Ia pun membeberkan macam-macam modus yang dilakukan mafia pelabuhan.
Rizal mengungkapkan ada beberapa modus yang biasa digunakan oleh para mafia pelabuhan dalam melakukan aksinya. Salah satunya, dengan mempersulit para importir mengeluarkan kontainer miliknya dari pelabuhan.
"Kalau mafia kecil misalnya diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan data kontainer. Harus bayar dulu, kalau enggak akan dipersulit," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
Menurut Rizal, lebih baik jika para importir dikenakan biaya resmi antara Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk informasi ini. Kemudian uang yang masuk digunakan untuk memperbaiki sistem Information and Communication Technology (ICT) yang bermasalah. "Ketimbang, memeras masing-masing pemiliki kontainer," tegasnya. (rfd)
Baca Juga:
Kapolri Sanggupi Kirim Perwira Polisi Bantu Tim Rajawali Kepret
Ditelpon Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Tegaskan Penyelidikan Jalan Terus
