Mengenal Sat-81/Gultor Kopassus, Pasukan Khusus Bentukan Prabowo dan Luhut
Selasa, 29 Oktober 2024 -
MerahPutih.com - Tak banyak yang tahu bahwa di dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat satuan anti teror tangguh. Satuan itu bernama Detasemen 81 (Penanggulangan Teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus.
Salah satu tokoh yang berperan dalam pembentukan satuan itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo pernah memimpin satuan Anti-teror Komando Pasukan Khusus itu.
Dikutip dari buku Kopassus: Inside Indonesia’s Special Forces, cikal bakal pembentukan satuan ini bermula pada era 80-an Prabowo yang masih berpangkat Kapten Inf TNI ditugaskan bersama Mayor Inf TNI Luhut Binsar Panjaitan menempuh pendidikan anti-teror di Grenzschutzgrupppe 9 (GSG-9), satuan anti-teror milik Kepolisian Federal Jerman.
Setelah itu, Prabowo terpilih menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 (Penanggulangan Teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus, sementara Luhut yang kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini berposisi sebagai Komandannya.
Baca juga:
TNI Kirim Pasukan Defile Unjuk Kekuatan Saat Peringatan India Republic Day
Dalam penugasan, Sat-81 bergerak dalam unit kecil yang disebut Seksi dengan berkekuatan hanya 10 orang atau Unit 4-5 orang. Untuk penyamaran, Sat-81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan.
Diperkirakan Sat-81 saat ini berkekuatan 1000-an personel. Masa penugasan juga ketat.
Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil, dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit. Mereka juga dilatih bergerak dalam senyap dan pembebasan sandera dalam tempo cepat.
Dalam sejarahnya, pasukan elite penanggulangan teror Korps Baret Merah itu telah banyak menorehkan tinta emas, baik operasi militer maupun operasi kemanusiaan.
Mulai dari Operasi Woyla dan Operasi Mapenduma yang membebaskan sandera 9 peneliti asing yang tergabung dalam Ekspedisi Lorentz di Papua pada 1996.
Kemudian, operasi pembebasan KMV Sinar Kudus dari perompak di Somalia pada 2011, operasi pembebasan 347 sandera di Tembagapura, Papua pada 2017, dan operasi kemanusiaan lainnya. (Knu)
