MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan surat dakwaan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Kemarin Senin, 24 September 2018 KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk terdakwa Johannes Kotjo ke pengadilan. Selanjutnya kami menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/9).
Menurut Febri, Kotjo bakal membantu KPK membongkar kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjeratnya. Komitmen tersebut ditunjukkan Kotjo dengan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).
"Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Penyidik, saat menjadi tersangka, JBK (Johannes B Kotjo) juga mengajukan diri sebagai JC," ujar Febri.
Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi Kotjo agar JC yang diajukannya dikabulkan KPK dan pengadilan. Beberapa di antaranya, bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan membongkar atau mengungkap pihak atau kasus korupsi yang lebih besar serta konsisten dengan keterangan yang disampaikan.
Untuk itu, kata Febri, pihaknya akan mencermati sikap dan konsistensi Kotjo selama proses pemeriksaan di persidangan maupun penyidikan untuk tersangka lainnya.
"Di persidangan nanti KPK akan mencermati apakah terdakwa serius atau tidak menjadi JC. Karena syarat penting dapat dikabulkan sebagai JC adalah mengakui perbuatan, membuka peran pihak lain seterang-seterangnya. Konsistensi dan sikap koperatif di sidang juga menjadi perhatian KPK," pungkasnya.
Johannes Kotjo merupakan Bos Blackgold Natural Resources Limited yang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyuapan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 di Riau.
Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Johanes dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)