MerahPutih.com - Dino Patti Djalal mengunggah video berisi kritik terhadap tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo. Dino menyebut kunjungan luar negeri kepala negara membutuhkan biaya besar, mulai dari transportasi, akomodasi, pengamanan, hingga logistik delegasi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kritik tersebut tidak produktif karena tidak didasarkan pada informasi yang akurat.
Menurut Habiburokhman, pemerintah menghormati setiap kritik yang disampaikan masyarakat maupun tokoh publik. Namun, ia menilai kritik Dino terhadap aktivitas diplomasi Presiden Prabowo cenderung berlebihan dan tidak mempertimbangkan kondisi global saat ini.
Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal,
kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (2/6).
Baca juga:
Kunjungan Kerja Prabowo ke Luar Negeri Diklaim Hasilkan Ribuan Triliun Investasi
Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kritik Dino justru berpotensi menjadi serangan politik karena tidak disertai pemahaman yang utuh mengenai kebutuhan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Habiburokhman juga menolak usulan Dino yang menyarankan agar Presiden Prabowo lebih banyak menerima kunjungan pemimpin dunia di Indonesia dibanding melakukan lawatan ke luar negeri.
Menurutnya, diplomasi modern menuntut kepala negara untuk aktif menjalin komunikasi dan pertemuan langsung dengan para pemimpin negara lain.
Dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kata dia, kunjungan luar negeri menjadi bagian penting dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,
ujarnya.
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Selain itu, ia menilai kurang etis apabila mantan pejabat mengkritik langsung kebijakan penerusnya. Menurutnya, di banyak negara maju, mantan pejabat cenderung membatasi kritik terbuka terhadap pejabat yang sedang menjabat sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pemerintahan yang berjalan.
Dino mengusulkan lima rekomendasi, termasuk memaksimalkan penggunaan video call, telepon, dan konferensi daring untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia tanpa harus selalu melakukan perjalanan ke luar negeri. (Pon)