MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menegakkan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang berisi larangan bagi mantan koruptor untuk
menjadi calon legislatif.
"Kami harap KPU konsisten menegakkan PKPU yang sudah dibuat tersebut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Selasa, (17/7).
PKPU itu telah diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini aturan larangan mantan narapidana ikut nayleg itu memang tengah diuji di Mahkamah Agung (MA). Namun, KPU diharapkan tetap konsisten pada aturan yang sudah berlaku sekarang.
Menurut Febri, pihaknya sudah beberapa kali memberikan informasi kepada calon kepala daerah dan calon legislatif mengenai ranah praktik korupsi. Hal tersebut penting dilakukan agar ketika nantinya terpilih tidak terlibat dalam praktik korupsi.
"Itu kan penting diketahui sejak awal, agar nanti tidak ada lagi alasan saya tidak tahu terima, saya kira menerima hadiah itu sebagai kebaikan seperti yang muncul beberapa kali ini," ungkap dia.
Karena itu, kata Febri pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPU agar pemilihan legislatif 2019 ini menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas.
"Biasanya kami lakukan koordinasi lebih lanjut dan belajar dari pengalaman sebelumnya selalu diminta menjelaskan ke cakada atau caleg," pungkasnya. (Pon)