MerahPutih.com - Sepanjang Januari hingga Mei 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menciduk sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Penangkapan terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat semalam, Rabu (23/5), menjadikan Feisal sebagai kepala daerah kesembilan yang terjaring OTT KPK. Berikut rangkuman kedelapan kepala daerah yang berhasil dicokok KPK tersebut.
1. Bupati Hulu Sungai Tengah
Di awal Januari, KPK menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dan sejumlah orang di beberapa lokasi. Mereka dicokok di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dan di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (3/1) hingga Kamis (4/1).
Abdul Latif diduga menerima suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
KPK telah menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka. Selain Latif, KPK juga menetapkan Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur PT Sugriwa Abdul Basir, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono.
2. Bupati Jombang
Di awal Februari, KPK menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (3/2). Nyono ditangkap lantaran diduga menerima sejumlah uang suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Jombang.
KPK telah menetapkan Nyono dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyanti sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Suap itu diterima Nyono dari Inna sebagai fulus agar Inna bisa diangkat menjadi kepala dinas kesehatan definitif.
3. Bupati Ngada
Satu minggu setelahnya, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae. Bupati Ngada dua periode itu ditangkap pada Minggu (11/2).
Diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu. Suap itu diduga terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada yang digarap oleh perusahaan Wilhelmus.
KPK telah menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka penerima suap sejumlah proyek di Kabupaten Ngada. Selain Marianus Sae, KPK juga menetapkan Wilhelmus sebagai tersangka pemberi suap.
4. Bupati Subang
Selanjutnya, kepada daerah yang terjaring OTT KPK adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih. Dia ditangkap pada Rabu (14/2) lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar untuk memuluskan perizinan pembangunan pabrik.
Lembaga antirasuah telah menetapkan Imas sebagai tersangka. Selain Imas, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Perizinan Pemerintah Kabupaten Subang Asep Santika dan dua pihak swasta bernama Miftahhudin dan Data sebagai tersangka dalam kasus ini.
5. Bupati Lampung Tengah
Selang empat hari kemudian, lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs berhasil menangkap Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Politisi NasDem itu terjaring dalam OTT pada Kamis (16/2) malam.
Mustafa diduga terlibat tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Mustafa, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman sebagai tersangka.
6. Wali Kota Kendari
Keenam giliran Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra yang terjaring OTT KPK. Adriatma ditangkap pada Rabu (28/2) lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
KPK telah menetapkan Adriatma, serta sang ayah yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.
Selain mereka berdua, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
7. Bupati Bandung Barat
Memasuki bulan April, KPK menangkap Bupati Bandung Barat, Abu Bakar. Dia ditangkap dalam OTT pada Selasa (10/4) karena diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Daerah, Bandung Barat Asep Hikayat.
Abu Bakar diduga meminta uang ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan istrinya, Elin Suharlian, yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah Bandung Barat.
KPK telah menetapkan Abu Bakar sebagai tersangka. Selain Abu Bakar, KPK juga menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Asep Hikayat.
8. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala daerah ketujuh yang berhasil dicokok KPK adalah Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati. Mereka ditangkap dalam OTT pada Selasa (15/5) malam karena diduga menerima suap.
Dirwan diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.
Nilai suap yang diterima Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta.
KPK telah menetapkan Dirwan dan Hendrati sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan, Nursilawati dan seorang kontraktor bernama Juhari sebagai tersangka.
9. Bupati Buton Selatan
Terakhir, KPK menangkap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat pada Rabu (23/5) karena diduga menerima suap.
Selain mencokok sang bupati, KPK juga menangkap pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Buton Selatan, konsultan lembaga survey dan pihak swasta.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. Rencananya pimpinan KPK mengumumkan hasil lengkap OTT Bupati Buton Selatan malam nanti.
Agus menjadi bupati Bupati Buton Selatan berpasangan dengan La Ode Arusani. Mereka berdua dilantik pada 22 Mei 2017.
Ia merupakan anak dari mantan Bupati Buton, Sjafei Kahar. Saat ini sang ayah maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara bersama Rusda Mahmud. (Pon)