Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Jombang

Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 April 2018

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Jombang Nyono Suharli yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan perpanjangan masa tahanan terhadap politisi Partai Golkar itu dilakukan selama 30 hari ke depan untuk kebutuhan proses penyidikan.

"Terhadap NSW (Nyono Suharli Wihandoko), Bupati Jombang dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung 5 April sampai dengan 4 Mei 2018," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (4/4).

KPK menetapkan Nyono Suharli sebagai tersangka penerima suap. Nyono ditangkap lantaran diduga menerima sejumlah uang suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. (Foto: jombangkab.go.id)

Suap itu diterima Nyono dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyanti. Duit suap itu diberikan sebagai fulus agar Inna bisa diangkat menjadi kepala dinas kesehatan definitif.

Sumber suap diduga berasal dari hasil pungutan liar (pungli) perizinan pelayanan kesehatan di puskesmas. Total ada 34 puskesmas yang dipungut untuk mengumpulkan dana. Hasil pengumpulan sejak Juni tahun kemarin mencapai Rp434 juta.

Dari dana yang terkumpul itu kemudian diserahkan oleh Inna Silestyanti kepada Nyono Suhari secara bertahap, yakni sebesar Rp200 juta pada Desember 2017 dan belakangan Rp50 juta yang dibayar untuk iklan kampanye media di Jombang.

Setiap puskesmas dikutip tujuh persen dengan pembangian satu persen untuk kepala dinas, satu persen untuk kepala paguyuban puskermas dan lima persen untuk bupati.

Atas perbuatannya, Nyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Baca Artikel Asli