MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati (ROH) sebagai tersangka kasus suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017.
"Hari ini ROH kami periksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/7).
Pada Senin (17/7), penyidik telah memeriksa Kasi Pencegahan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Iswahyudi dan Kasi Obat Hewan Dinas Peternakan Prov Jawa Timur Kurnia Ruslina.
Mereka diperiksa untuk melengkapi berkas dari Rohayati agar segera rampung dan bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Seperti diketahui, dua dari SKPD di bawah Komisi B DPRD Jatim yakni Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan terjerat kasus dugaan suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.
Dalam kasus ini, KPK menyita uang Rp150 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 5 Juni 2017 lalu di Jawa Timur. Uang Rp150 juta tersebut didapat dari ruang kerja Ketua Komisi B Moch Basuki.
Diduga, uang suap Rp150 juta merupakan bagian dari pembayaran triwulanan kedua dengan total komitmen fee sebesar Rp600 juta di setiap kepala dinas terkait.
Ada enam orang tersangka yang telah ditetapkan, yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochmmad Basuki; Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto; Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati; Ajudan Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat; serta dua staf DPRD tingkat I, Rahman Agung dan Santoso.
Sebagai pihak pemberi Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat dan Rohayati disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pihak yang diduga menerima, Mochammad Basuki, Santoso dan Rahman Agung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Berita lain terkait korupsi baca juga dalam artikel: KPK Periksa Irjen Kemendes PDTT Sebagai Tersangka