MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pejabat Kementerian Hukum dan HAM dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih sangat rendah.
Untuk pelaporan tahun 2017, di Kemenkumham terdapat 5.832 wajib lapor LHKPN. Dari seluruh wajib lapor tersebut, yang melaporkan baru 1.494 orang, sementara yang belum lapor 4.338 orang.
"Sehingga, tingkat kepatuhan secara total adalah 25.62%. Kepatuhan Kemenkumham ini kami pandang masih sangat rendah," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (23/7).
Salah satu unsur pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah Kepala Lembaga Permasyarakatan. Pejabat Kemenkumham yang wajib lapor dari unsur Kepala Lapas berjumlah 107 orang.
Namun, sampai saat ini baru 39 orang yang melaporkan kekayaannya, sementara 68 orang belum melaporkan. Bila dihitung tingkat kepatuhan Kepala Lapas lapor LHKPN hanya 36,45 persen. "Tingkat kepatuhan Kalapas juga terbilang rendah," imbuh Febri.
Menurut Febri salah satu yang tak patuh melaporkan LHKPN adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen, yang kemarin ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka suap.
"Khusus untuk tersangka WH (Wahid Husen), pelaporan terakhir dilakukan Maret tahun 2015 dengan total kekayaan Rp600 juta dan USD2,752," ungkap dia.
Meskipun demikian, lanjut Febri terdapat pejabat Kemenkumham yang rutin melaporkan LHKPN. KPK, kata dia mengapresiasi kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dan Pusat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang sangat tinggi.
"Kami harap kepatuhan yang tinggi ini dapat menjadi contoh dan penyemangat bagi unit kerja yang lain, baik di Kemenkumham ataupun K/L lain," pungkasnya. (Pon)