Komisi II DPR Inginkan Pengusaha Dapat Amnesti Tanah

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah menyoroti tentang lahan ilegal yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Paling tidak ada 3 juta hektare yang bisa mendongkrak penerimaan negara lebih dari Rp 1.800 triliun.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan untuk membentuk atau merevisi aturan pertanahan yang memberikan amenesti tanah atau land amnesty untuk menertibkan jutaan hektare lahan yang digunakan, namun tidak memiliki hak guna usaha (HGU).

Ia meyakini, ketentuan land amnesty itu akan mendorong pemilik lahan untuk mendaftarkan lahannya agar memiliki sertifikat sehingga menjadi objek wajib pajak dan dapat menambah pendapatan negara.

"Dan ini penting bagi kita semua. Kalau Komisi XI memperkenalkan tax amnesty, saya kira Komisi II akan memperkenalkan land amnesty," kata Rifqinizamy.

Baca juga:

Penghapusan Utang Berpotensi Disalahgunakan, Ekonom Sarankan Ada Syarat Tambahan

Land amnesty, kata ia, itu akan menyasar kepada para pengusaha yang sudah menikmati tanah berpuluh-puluh tahun yang tidak mau mendaftarkan tanahnya dan tidak mempedulikan masa lalu.

"Karena tanah tidak legal itu enak tidak bayar pajak, hanya mempergunakan pengaruh dan kekuasaan serta power-nya,” katanya.

Nantinya, tanah-tanah ilegal itu akan diberi waktu selama enam bulan hingga satu tahun untuk didaftarkan. Selanjutnya tanah tersebut akan diambil alih negara jika pengusaha-pengusaha itu belum mendaftarkan.

"Mereka dengan sadar diri mendaftarkan tanah kepada negara. Tapi, jika tidak, biar kita beri kesempatan negara mengambil alihnya untuk kepentingan nasional kita,” katanya.

Penertiban lahan-lahan ilegal itu, tegas ia, merupakan hal yang tidak mudah karena sering bersinggungan dengan oknum-oknum yang melindungi. (*)