Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Rabu, 29 Oktober 2025 -
Merahputih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth (Bang Kent), menilai bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta adalah kebijakan strategis yang harus dipahami dalam konteks keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik di ibu kota.
"Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita," ujar Kenneth, Rabu (29/10).
Kenneth menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang sedang mempertimbangkan penyesuaian tarif bus Transjakarta.
Baca juga:
Saat ini, sistem transportasi publik seperti Transjakarta masih ditopang oleh beban subsidi yang sangat besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di mana subsidi per tiket telah mencapai angka di atas Rp9.000 per penumpang.
Syarat dan Inovasi untuk Kenaikan Tarif
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini khawatir bahwa jika beban subsidi dibiarkan tanpa evaluasi, hal itu dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru.
"Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru," jelas Bang Kent.
Dukungan Kenneth terhadap kenaikan tarif ini memiliki syarat. Ia berharap kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap, diiringi peningkatan mutu layanan, dan tetap memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mendorong transparansi penuh dari Pemprov DKI agar warga memahami alasan penyesuaian tarif.
"Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau," katanya.
Baca juga:
Kenneth menekankan bahwa kenaikan tarif bukanlah solusi tunggal. Ia mendesak pemerintah untuk tetap mencari efisiensi operasional, termasuk digitalisasi tiket, optimasi rute, dan integrasi antarmoda. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta dari aspek non farebox (pendapatan non-tiket) dianggap penting agar beban tarif pengguna tidak terlalu berat.
"Pemerintah tetap harus mencari efisiensi operasional, seperti digitalisasi tiket, optimasi rute, serta penguatan integrasi antarmoda transportasi. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dari segi non farebox juga di anggap penting agar beban tarif tidak terlalu berat bagi pengguna," ucapnya.
Di sisi lain, Kenneth mengusulkan agar Pemprov DKI memberikan fasilitas gratis Transjakarta bagi para guru sebagai bentuk penghargaan nyata terhadap peran pendidik. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan semangat Pemprov DKI menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga.
