Jokowi Instruksikan Kemendagri, Bangun 187 Kecamatan di Perbatasan
Rabu, 17 Desember 2014 -
MerahPutih Nasional- Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengaku telah menerima instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan percepatan pembangunan dikawasan perbatasan. Pembangunan dikawasan perbatasan itu dipusatkan di 187 Kecamatan.
"Arahan Presiden mempercepat proses pembangunan infrastruktur, termasuk perhubungan dan sebagainya,” kata Tjahjo Kumolo sebelum mengikuti Rapat Terbatas Kabinet bidang Perekonomian seperti dikutip dari Setkab.go.id, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12).
Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, agar proses percepatan pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur baik darat, udara dan laut. Proses pembangunan juga melibatkan beberapa Kementerian diantaranya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Terkait dengan percepatan pembangunan tersebut, Presiden juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk kecilkan tingkat koordinasi yang selama ini tidak efektif sehingga menyebabkan tidak optimalnya penggunaan alokasi anggaran untuk daerah perbatasan.
“Sekarang ini Kemendagri kan membawahi untuk itu (daerah perbatasan) di 21 instansi, kan ngga efektif,” papar Tjahjo.
Sebelumnya kepada wartawan di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Presiden Jokowi menilai, penanganan daerah-daerah perbatasan selama ini masih jauh dari optimal. Akibatnya, tidak hanya perekonomian di wilayah-wilayah itu yang tidak bergerak, tetapi juga tingkat kesejahteraan penduduknya masih kurang.
Padahal, alokasi dana kawasan perbatasan Indonesia secara menyeluruh sangat besar, yaitu mencapai Rp 16,04 triliun, dan koordinasi penanganannya dilakukan oleh 27 Kementerian.
“Dengan keterlibatan 27 Kementerian dan lembaga lain, yang tanpa koordinasi serta perencanaan baik, dana Rp 16,04 triliun itu bukan hanya tidak jelas pemakaiannya, melainkan terdengar hasil- hasilnya pun tidak,” kata Jokowi yang baru mengunjungi wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Selasa (16/12).
Karena itu, Presiden bertekad akan menyederhanakan tanggung jawab Kementerian dan koordinasi serta alokasi anggaran. “Dari 27 Kementerian, kita akan bahas menjadi tiga atau empat Kementerian yang fokus bertanggung jawab menanganinya,” ungkap Jokowi. (BHD)
