Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Janji Yusril Ihza Mahendra kepada Korban Penipuan PT Sipoa

Andika Pratama - Kamis, 27 September 2018

MerahPutih.com - Korban penipuan PT Sipoa Group dari kembali menuntut penuntasan kasus mega skandal penipuan terbesar tersebut. Massa menggelar aksi di depan PN Surabaya, Kamis (27/9).

Pada aksinya kali ini, mereka menagih janji Yusril Ihza Mahendra yang bersedia menjadi kuasa hukum korban penipuan Sipoa. Massa meminta sejauh mana progres langkah yang telah diambil oleh Yusril.

Demo korban kasus penipuan PT Sipoa Grup. Foto: ist

Dihadang puluhan korban PT Sipoa di depan PN Surabaya, Yusril menjelaskan bahwa dirinya sudah menerima surat kuasa dan ditandatangani para korban yang memberikan kuasa.

Yusril juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil adalah menindaklanjuti kasus ini ke Mabes Polri, KPK hingga presiden.

"Kenapa ke KPK? karena ada dugaan suap dalam peradilan kasus ini yang sedang berjalan," kata Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan akan menyeret aktor utama dan penerima aliran deras dana masyarakat hasil penipuan yang berkedok penjualan apartemen ke meja hijau dengan pidana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan perdata karena hak dan uang masyarakat harus dikembalikan sekaligus pasal 372 dan 378 yaitu penipuan dan penggelapan.

Sementara salah satu korban Aldo BN, menjelaskan dirinya bersama korban yang lain kembali beraksi didepan PN Surabaya untuk mendorong agar kasus ini di buka seterang-terangnya. Yang diadili jangan hanya kroco-kroconya saja, seret semua yang terlibat dan yang menikmati aliran dana masyarakat melalui PT. Sipoa Group.

Yusril temui korban penipuan PT Sipoa. Foto: ist

Hanafi Korlap aksi ini dalan orasinya menyampaikan dirinya tiap hari datang ke PN Surabaya untuk menuntut peradilan ini terbuka dan tidak ada pelaku yang dilindungi, semua harus diadili sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Usut tuntas hingga ke akarnya, aktor intelektual kasus harus diproses hukum," kata Hanafi. (*)

Baca Artikel Asli