Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan keputusan tegas mengenai penggunaan perangkat vape di Tanah Air. Keputusan ini tertuang secara sah dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang disahkan di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.
Belakangan ini, perdebatan soal hukum vape menurut MUI memang cukup ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan. Lewat edaran terbarunya, ketetapan fatwa MUI vape haram ini tidak sekadar membahas soal pemakaian, tetapi juga melarang keras proses produksi hingga transaksi jual belinya.
Baca juga:
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Langkah pencegahan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi memutus mata rantai peredaran narkotika terselubung dan menghentikan dampak buruk nikotin yang kian mengancam generasi muda.
Agar tidak simpang siur, mari bedah rincian isi lengkap fatwa haram rokok elektrik (REL) yang dikutip langsung dari dokumen resmi ketetapan MUI:
1. Ketentuan Umum: Membedah Definisi Vape dan Nikotin
Sebelum merumuskan larangan, MUI memberikan batasan yang sangat jelas mengenai apa saja yang masuk dalam kategori vape dan zat adiktif di dalamnya:
-
Rokok Elektronik (Vape): Merupakan perangkat bertenaga baterai (atau sejenisnya) yang berfungsi memanaskan cairan pengandung nikotin, gliserin, serta perasa buatan untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna.
-
Nikotin: Sebuah senyawa alkaloid yang bisa berasal dari tanaman tembakau asli atau dibuat melalui proses sintesis. Zat ini lazim dipakai pada rokok biasa maupun elektrik, memberikan efek pada sistem saraf, menyebabkan kecanduan parah, dan jelas-jelas merusak kesehatan tubuh.
2. Ketentuan Hukum: Alasan Utama Vape Diharamkan
Bagian ini adalah inti keputusan yang menjawab tuntas keraguan masyarakat. Berikut adalah kutipan langsung mengenai status hukumnya:
Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
3. 12 Poin Rekomendasi Tegas MUI untuk Pemerintah
Tak sekadar melarang, MUI juga mendesak para pemangku kebijakan untuk segera bergerak mengendalikan situasi lewat selusin rekomendasi berikut:
-
Untuk Presiden dan DPR: Diminta segera menggodok undang-undang khusus yang melarang vape, lengkap dengan sanksi tegas demi keamanan publik.
-
Tindakan Kilat: Presiden didesak mengambil langkah cepat guna menghentikan peredaran rokok elektrik di pasaran.
-
Sinergi Antar Lembaga: Pemerintah wajib melakukan koordinasi lintas kementerian agar kebijakan larangan ini terpusat, solid, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
-
Kementerian Kesehatan: Harus segera merumuskan aturan larangan berbasis prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
-
Peran BPOM: Diwajibkan memperketat pengawasan produk dan rutin bertukar informasi dengan BNN serta kepolisian.
-
Kementerian Perindustrian: Dilarang keras menerbitkan izin baru untuk industri vape dan harus mengevaluasi izin lama karena tingginya risiko penyalahgunaan zat terlarang.
-
Kementerian Keuangan: Diminta mengkaji ulang kebijakan pajaknya dengan menempatkan kesehatan masyarakat di atas potensi pendapatan.
-
Tugas BNN: Harus menutup semua celah penyelundupan narkoba yang sering kali menunggangi tren penggunaan vape.
-
Tindakan Hukum: Aparat kepolisian wajib menyikat habis siapa pun yang memproduksi, mendistribusikan, atau memakai narkoba lewat perangkat elektrik ini.
-
Edukasi Akar Rumput: Ormas Islam, pesantren, sekolah, hingga lingkup keluarga diminta lebih rajin mengedukasi anak-anak soal haram dan bahayanya vape.
-
Kesadaran Masyarakat: Warga diimbau proaktif menjauhi perangkat ini dan saling melindungi anak remaja dari jeratan nikotin.
-
Evaluasi Berkala: Semua pihak terkait harus terus memantau efektivitas larangan ini menyesuaikan dengan dinamika sains demi kebaikan bersama.
Baca juga:
DPR Ingatkan Bahaya Cartridge Vape, Konsumen tak Bisa Kenali Kandungan dari Kemasan
4. Ketentuan Penutup
Ketetapan ini mulai berlaku sah sejak tanggal diterbitkan, yakni 6 November 2026 yang bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.
MUI menegaskan, jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, fatwa ini siap disempurnakan lebih lanjut. Seluruh umat Muslim dan lembaga terkait sangat dianjurkan untuk ikut menyebarluaskan fatwa ini agar bisa menjadi pedoman yang terang benderang.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 sendiri telah ditandatangani secara sah oleh Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa dan Dr. H. Aminudin Yakub sebagai Wasekjen MUI. Keputusan ini juga telah diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya H. Amirsyah Tambunan.