Seperti halnya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara tentang kasus mega korupsi e-KTP. Ia berpendapat, kasus yang disebut-sebut akan banyak menyeret sejumlah elit partai politik ini tidak akan menyebabkan turbulensi atau guncangan politik nasional selama proses hukum berlangsung.
"Tidak, karena jika terjadi proses hukum yang benar, semua orang akan setuju. Tidak akan menimbulkan turbulensi," kata Wapres JK seusai meresmikan Gedung-E Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS PMI) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/3).
Namun, Kalla menambahkan, kasus yang diduga merugikan negara senilai Rp2,314 triliun tersebut dinilai akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga partai politik.
"Bahwa nama baik DPR dan partai-partai pasti ada masalah, pasti. Tapi tidak akan terjadi turbulensi, karena jika ketua DPR terjerat-terjerat, banyak orang antre untuk menggantinya, tidak susah mencari penggantinya," ujar Kalla.
Sumber: ANTARA