Idrus Marham Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa Sebagai Tersangka
Jumat, 31 Agustus 2018 -
MerahPutih.Com - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.
"Saya akan komit mengikuti tahapan-tahapan itu, apapun yang dilakukan. Semua saya ikuti tahapan," kata Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).
Mantan Sekjen Partai Golkar itu mengaku menghormati proses hukum yang tengah dilakukan lembaga antirasuah dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.
"Sekali lagi saya menghormati proses-proses yang dilakukan KPK dan saya ingin fokus," ucap Idrus.
Namun Idrus enggan menjawab saat disinggung soal janji pemberian uang sebesar US$1,5 juta dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
"Itu sudah masuk pada subtansi. Biar nanti dulu. Kan sudah saya jelaskan. Biar saya jelaskan kepada penyidik," pungkas Idrus.
Dalam kasus ini, Idrus bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih diduga menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Kotjo, yakni sekitar November-Desember 2017 sebesar Rp4 miliar dan Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.
Dia juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek tersebut kini dihentikan sementara usai mencuat kasus suap ini.
Tak hanya itu, Idrus pun diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.
Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Pegang Bukti Eni Setiap Terima Suap Selalu Lapor ke Idrus Marham
