MerahPutih.com - Sejumlah survei menyebutkan bahwa sekitar 60 persen rakyat Indonesia menginginkan adanya presiden baru pada 2019. Menurut pengamat politik dari Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, hal tersebut dilihat beberapa faktor seperti, ekonomi, hukum dan politik.
Panji mengungkapkan tiga faktor itu sangat menimbulkan keresahan di publik terkhusus soal ekonomi rakyat yang tidak kunjung membaik sangat relevan dengan keinginan rakyat untuk mempunyai Presiden baru di 2019.
"Wajar jika rakyat saat ini menginginkan perubahan dan pemimpin baru, ekspektasi kepada Jokowi yang akan berpihak kepada rakyat dengan ciri khas merakyat hanya slogan semata selama 3 tahun ini, karena faktanya rakyat masih banyak mengeluh soal mahalnya harga pangan, pajak dan tarif listrik dan hal tersebut yang memicu daya beli masyarakat menurun dan sebagai contoh sudah banyak bisnis ritel tutup dan ruko-ruko rakyat gulung tikar," tutur Panji Nugraha dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.
Panji menilai, secara makro ekonomi Indonesia pun tidak berada dalam posisi terbaik sejak era Jokowi dari mulai kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diangka 4% sd 5%, jelas hal tersebut semakin menunjukkan jika kepemimpinan Jokowi menurut publik tidak mengarah kepada perbaikan ekonomi Indonesia seperti yang digadang-gadang selama ini, maka rakyat akhirnya sudah berkesimpulan dengan berkeinginan mengganti Presiden pada 2019.
Calon-calon alternatif terkuat untuk menggantikan Jokowi hingga saat ini adalah Prabowo Subianto dan di susul nama SBY serta Anies Baswedan, sementara Gatot yang saat ini menjadi perbincangan publik sepertinya secara kriteria lebih cocok untuk mendampingi para Capres di 2019.
Panji mengatakan pada intinya rakyat butuh sosok pemimpin yang peduli pada kehidupan rakyat untuk mengurangi beban ekenomi yang dinilai sudah terlampau besar dan visi ini harus ditangkap oleh para kompetitor Jokowi di 2019.
"Peluang Jokowi yang hanya menyisakan 1 tahun untuk merubah keadaan sepertinya akan sulit terealisasi melihat kegaduhan yang ada di internal pemerintah sendiri," pungkasnya.