MerahPutih.com – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini menjadi momentum krusial untuk memastikan independensi bank sentral tetap terjaga di tengah sorotan publik dan pasar.
“Dampak ketiga, dan yang paling mendasar, adalah risiko terhadap independensi Bank Indonesia,” kata Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7).
Baca juga:
Selama Jabat Bos BI Harta Perry Warjiyo Naik 2 Kali Lipat Lebih, Total Rp 80,5 Miliar Nol Utang!
Risiko Tekanan Politik dan Dominasi Fiskal
Menurut Achmad, publik dan pelaku pasar akan mencermati proses penunjukan gubernur baru. Jika pemilihan dilakukan berdasarkan kesediaan mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, Indonesia berisiko masuk ke kondisi dominasi fiskal.
Dalam situasi tersebut, kebijakan moneter bukan lagi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah, tetapi digunakan untuk meringankan pembiayaan APBN,
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan pasar terhadap independensi BI. Apalagi, saat ini rupiah masih berada dalam tekanan. Berdasarkan kurs terkini, 1 dolar AS telah menembus di atas Rp 18.000, menambah urgensi menjaga stabilitas moneter.
Baca juga:
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Pentingnya Transparansi dan Kepastian
Menurut dia, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bersama BI harus segera memberikan kepastian agar tidak memunculkan spekulasi liar. Dia menambahkan proses pemilihan gubernur BI berikutnya harus dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi.
“Penjelasan tersebut diperlukan bukan untuk membuka persoalan pribadi, melainkan untuk memastikan tidak terdapat tekanan politik yang mengganggu independensi bank sentral,” tuturnya.
Achmad menegaskan transparansi penunjukkan Gubernur BI yang baru nanti menjadi kunci agar transisi kelembagaan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan.
Mundurnya Perry Warjiyo dapat menjadi transisi kelembagaan yang terkendali, tetapi juga dapat berubah menjadi krisis kepercayaan. Pembeda di antara keduanya adalah transparansi, kepastian prosedur, dan jaminan bahwa Bank Indonesia tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan fiskal,
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.