MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menyatakan dukungannya kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres 2019.
Dukungan tersebut dinyatakan KSPI saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2018 di Istora Senayan Jakarta.
Pernyataan dukungan sekaligus menandai kesepakatan kontrak politik antara Prabowo dan elemen buruh KSPI. Ada sepuluh poin kontrak politik yang disepakati mantan danjen Kopassus itu.
"Hanya Prabowo yang berani menandatangani kontrak politik dengan buruh," kata Ketua Umum KSPI Said Iqbal beberapa waktu lalu.
Adapun butir Kontrak Politik tersebut sebagai berikut.
1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat, dengan cara mencabut peraturan pemerintah No 78 Tahun 2015. Dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kehidupan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum 60 KHL menjadi 84 KHL. Serta menghapus kebijakan upah padat karya yang perumusannya disusun berdasarkan pertimbangan tripartit ketenagakerjaan.
2. Revisi jaminan pensiun No 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh masyarakat buruh minimal 60 persen dari upah.
3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.
4. Stop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan.
5. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan mencabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.
6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara serta memberlakukan upah minimum bagi honorer non-kategori swasta, madrasah, dan yayasan.
7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi.
8. Menyediakan transportasi umum murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda 2 sebagai alat transportasi umum dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojekonline yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.
9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.
10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu serta menjadikan koperasi, badan usaha milik negara, daerah, sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara dan mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Sikap Koalisi Pemerintah
Menyikapi dukungan KSPI kepada Prabowo Subianto yang dipredisksi kuat menjadi bakal capres Gerindra di Pilpres 2019 tak membuat poros koalisi pemerintah panik.
Terlebih, KSPI mengklaim sekitar 10 juta buruh akan ikut memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatamg.
"Gak, siapa bilang panik? Kita gak baper kok," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga Politisi Golkar saat ditemui awak media di Kantor Indikator, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (3/4).
Menjelang tahun politik ini, kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, wajar kalau ada organisasi atau kelompok yang mendeklarasikan dukungan.
"Yang jelas kita tidak pernah baper atau takut, namanya juga dinamika politik," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Menurutnya dukungan buruh kepada Prabowo Subianto tidak akan membuat PDIP dan koalisi panik atau gerah.
"Silahkan aja ini tahun politik. Yang penting kita punya koridor hukum, kalau tidak melanggar hukum gak masalah," kata Maruarar di lokasi yang sama.
Disinggung adanya indikasi pelanggaran UU kampanye terkait deklarasi buruh, Ketum Taruna Merah Putih itu menyerahkan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
"Kita punya koridor hukum, bagaimana cara kampanye, kita punya regulatornya, KPU, Bawaslu selama masih dalam koridor gak masalah, kalau sudah melanggar hukum siapa saja harus ditindak, elit maupun rakyat harus diproses," pungkas dia. (Fdi)