DPRD DKI Ributkan Revitalisasi Monas, Trubus: Kemarin Kemana Aja?
Jumat, 31 Januari 2020 -
MerahPutih.com - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengaku heran dengan DPRD DKI lantaran baru meributkan revitalisasi kawasan Monas, padahal pengerjaan proyek itu telah dimulai sejak November 2019 lalu.
"Kenapa sejak awal dewan gak teriak? Lah ini rame baru disidak. Dari kemarin kemana aja? sejak awal pekerjaan sudah berjalan baru ini teriak-teriak," papar Trubus ketika dihubungi, Jumat (31/1).
Baca Juga
Proyek Revitalisasi Monas 'Bermasalah' Karena Tak Ada Sosialisasi?
Semestinya, menurut dia, dewan memantau sejak perencanaan, pelaksanaan dan mengaudit setelah proyek itu selesai. Ia juga menilai Pemerintah Pusat kurang baik dalam manajerial aset.
"Keppres harusnya ada turunannya. Aturan pelaksananya dibuat dulu oleh Pemprov DKI turunan dulu. Selama ini pengelolaan Monas, Senayan selama ini aset pusat tapi pengelolaan diberikan Pemprov DKI," jelasnya.
Trubus menyarankan agar Pemprov DKI nantinya bisa melanjutkan proyek revitalisasi tersebut. Sebab bila mangkrak akan terlihat aneh dan berbahaya.
"Penghentian sifatnya sementara Pemprov DKI duduk bersama melanjutkan proyek itu. Karena kalau nggak yang rugi Pemprov DKI," tutupnya.
Baca Juga
Langsung Datangi Lokasi, Ketua DPRD Geram Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan
Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD DKI sepakat menghentikan revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pernyataan itu dilontarkan Eksekutif dan Legislatif saat mengecek pekerjaan renovasi tempat bersejarah itu Selasa (28/1) lalu.
Sekda DKI Saefullah mengatakan, renovasi Monas dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Malam ini hentikan, besok istirahat dulu. Sambil nanti dapat rekomendasi Mensesneg. Habis itu kita kerjakan," kata Saefullah di Monas.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mendesak revitalisasi Monas ini harus dihentikan. Menurutnya wajib ada rekomendasi dari Mensesneg sebagai ketua Komisi Pengarah.
Baca Juga
"Jadi rekomendasi kami, tolong revitalisasi dihentikan. Mulai besok, menunggu Kementerian Sekretariat Negara, itu aja," papar Prasetyo (Asp)
