MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memaparkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI terkait program DP nol rupiah yang sebelumnya sempat menjadi bahan pertanyaan pada sidang DPRD, pada Kamis (16/11) lalu.
Secara umum, menurut Anies, sasaran DP Rp 0 ini difokuskan kepada penduduk DKI Jakarta yang belum memiliki rumah. Serta memberikan kemudahan akses untuk kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami).
Anies mengatakan, aturan soal program tersebut telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
"Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio loan to value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah," kata Anies di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan ada tiga skema penyediaan rumah, antara lain; 1. Pembangunan Rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2. Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR.
Sebelumnya, dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010, pada Kamis (16/11) lalu. Fraksi dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) DPRD DKI, William Yani perlu penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta.
Yani menanyakan kepada Anies Baswedan terkait Program DP Rp 0 apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan, dan akan menjadi beban siapa jika angsurannya terjadi kemacetan. (Asp)
Baca juga berita terkait program DP Rp 0 dalam artikel: Soal Rumah DP 0 Rupiah, Ini Penjelasan Sandiaga Uno