Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Dipolisikan Bawaslu, PSI Melawan

Angga Yudha Pratama - Selasa, 22 Mei 2018

MerahPutih.com - Sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi undangan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kasus materi pendidikan politik PSI di koran Jawa Pos.

Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Grace Natalie mengatakan, kedatangan mereka merupakan wujud nyata bahwa PSI menghormati proses hukum.

"Kami tidak menghindari, tidak mangkir. Kami percaya akan proses hukum yang fair dan objektif,” kata Grace di Bareskrim Polri, Selasa, (22/5).

Para pengurus yang hadir adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna, Communication Strategist PSI Andy Budiman dan desainer Endika Wijaya.

PSI menilai, dua orang pejabat Bawaslu bersikap diskriminatif dengan melaporkan PSI, tapi mendiamkan partai politik lain. Padahal banyak partai politik Iain yang beriklan dengan menampilkan logo, nomor urut, dan foto petinggi partai. ”PSI akan melawan ketidakadilan yang dilakukan Bawaslu," tambahnya.

Pengurus PSI di Bareskim Polri (MP/Gomes)

Menurut Grace, materi PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 tersebut tidak mengandung visi, misi, program, ataupun citra diri PSI. Materi itu memuat nama-nama hasil polling internal kandidat wakil presiden dan kabinet Jokowi di 2019, yang disosialisasikan melalui koran lokal dalam rangka meminta masukan dari publik.

Dalam materi tersebut tidak ada satu pun foto pengurus DPP PSI, justru yang muncul adaIah elite-elite partai lain. Selain itu, tidak ada ajakan memilih atau upaya untuk meyakinkan pemilih.

"Karena memang publikasi tersebut ditujukan sebagai pendidikan politik masyarakat, polling’untuk menampung aspirasi masyarakat,” kata Grace.

Terkait logo dan nomor urut PSI yang ditampilkan dalam iklan tersebut kata Grace, semata-mata sebagai keterangan dan pertanggungjawaban untuk menunjukkan kepada pubIik bahwa PSI adaIah pihak yang menyelenggarakan polling. Logo PSI pun hanya sekitar 5 persen dari total Iuas halaman koran.

Kasus ini, tidak membuat PSI pesimis atau patah arang kedepannya. Justru, kasus ini akan membuktikan menunjukkan jalan kebenaran," tegas Grace.

Ketum PSI, Grace Natalie (MP/Gomes)

Pasal 1 angka 35 mendefinisikan ”Kampanye Pemilu” sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Sementara ”materi kampanye” seperti diatur dalam Pasal 274 ayat (I) UU Pemilu adalah materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

UU Pemilu dan PKPU tidak mendefinislkan apa yang dimaksud dengan ”citra diri”. Namun Bawaslu secara sepihak melakukan interpretasi bahwa citra diri ltu dibatasi logo dan nomor urut. Padahal logo dan nomor urut tidak bisa menceriminkan nilai, sikap, dan dan keyakinan dari sebuah partai yang merupakan bagian tak terpisahkan dari citra diri.

PSI sendiri optimis bahwa polisi akan bersikap profesional dalam menyelesaikan perkara yang menyandung partainya. Sebab, polisi memiliki kredibilitas yang baik. "Jadi sama sekali apapun hasilnya kami siap, tapi sekali lagi kami sangat optimis bahwa kami hanya menjadi semacam target operasi kami dikriminalisasi seperti dikatakan oleh ketua umum kami," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Antoni pun mempertanyakan mengapa hanya partainya saja yang dilaporkan. "Yang beriklan di koran itu banyak partai. apa karena kami partai anak muda yang membangun kredibilitas bagai partai yang melawan korupsi dan intoleransi," tambahnya. "Kami harap sekali lagi dan percaya, polisi kita selama ini sangat profesional dan kredibel. maka keadilan akan kita temukan digedung ini," tutupnya. (gms)

Baca Artikel Asli