MerahPutih.com - Partai oposisi pemerintah sebaiknya tidak tergesa-gesa mendeklarasikan kandidat yang bakal diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, sebagaimana manuver beberapa anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Saya kira ini masih panjang, masih ada dua tahun sisa pemerintahan. Saya kira tidak perlu tergesa-gesa untuk itu," ujar pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariadi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/8).
Dibanding mengikuti sikap partai pro pemerintah tersebut, Reza menyarankan, sebaiknya oposisi mengutamakan konsolidasi internal untuk menguatkan mesin partai dalam menghadapi pesta demokrasi 2019.
"Dan menjaring potensi-potensi alternatif dari mainstream (arus utama) yang ada, agar masyarakat memiliki preferensi yang kaya akan kepemimpinan politik yang bisa di-endorse di 2019," tukas peneliti utama Voxpol Center itu.
Sebelumnya, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016, Ketua DPP Yorrys Raweyai membacakan dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019. Kata Ketua Umum Setya Novanto, keputusan tersebut diambil secara bulat dan disetujui seluruh peserta forum tersebut.
Nasdem pun melakukan langkah yang sama. Ini terungkap ketika partai besutan Surya Paloh mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.
Pasalnya, satu dari tiga syarat yang diajukan Nasdem kepada Emil, sapaan Ridwan Kamil, sela deklarasi tersebut, pertengahan Maret 2017, memuat syarat mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Selain itu, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), 21 Juli kemarin, giliran PPP yang menyatakan mendukung Jokowi.
Hanura, salah satu anggota KIH, mengklaim bakal melakukan deklarasi serupa dan diputuskan resmi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Bali, beberapa hari lagi.
Yang terakhir, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga segera mendeklarasikan Jokowi pada Pilpres 2019. Keputusan strategis tersebut rencananya diambil dalam kongres Perindo akhir tahun ini. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pengamat: Dukungan Untuk Jokowi Bisa Berubah Di Pilpres 2019