Merahputih.com - Partai Demokrat langsung bereaksi setelah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyindir soal jargon 'Katakan Tidak Pada korupsi' terkait disebutnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam pusaran kasus korupsi e-KTP oleh Setya Novanto.
"Tirulah teladan Partai Demokrat. Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus Korupsi. Bela Partai dengan cara yang benar, cara yang ksatria, yakni dengan menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan pada proses hukum. Tak perlu menangis, apologis dan mengasihani diri sendiri," kata Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com, kamis (22/3).
Rachlan mengimbau, PDIP jangan langsung memusuhi KPK karena Puan dan Pramono disebut-sebut menerima uang hasil bancakan korupsi e-KTP sebesar 500 ribu Dollar.
"Bila tak mau membantu, sekurangnya jangan halangi kewajiban KPK mengusut dan memberantas korupsi. Kalau bisa, bersikaplah pro-aktif membantu tugas KPK," sambung Rachland.
Hasto juga diminta jangan buat publik bingung dengan pernyataan bodoh. Dalam persekongkolan korupsi, tak dikenal istilah 'oposisi'.
"Justru, publik mafia hukum, siapapun otak korupsi E-KTP, ia atau mereka perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu. Agar proyek lancar," jelas Rachland.
Rachlan berpesan kepada Hasto agar tidak sombong. "Jangan sombong dan memandang partaimu terlalu tinggi. Rakyat punya mata hati dalam kesulitan hidup yang diakibatkan pemerintahan yang kalian buat," ucap Rachland.
"Kalau bisa jangan musuhi Partai lain. Belum tentu Partaimu lebih baik atau lebih bagus. Jangan suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," tutup Rachland.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto menapik tudingan Setya Novanto bahwa sejumlah kader partainya ikut menikmati aliran dana e-KTP. Terbaru, Novanto menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya dituding menerima uang sebesar USD 500 ribu.
"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan," kata Hasto melalui keterangan persnya, Kamis (22/3).
Hasto menegaskan bahwa idak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Bahkan, dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu dikalahkan, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone.
Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun. Justru PDI Perjuangan menginginkan Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.
"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan TIDAK pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut termasuk e-KTP," imbaunya. (Pon)