MerahPutih.com - Umat muslim dan takmir masjid se-Jabodetabek mendeklarasikan diri untuk mencegah politisasi masjid. Pencegahan rumah ibadah dari politik praktis penting pada tahun politik dan mencegah hal-hal buruk pada pilkada lalu terjadi kembali.
Wakil Ketua Umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) KH Muhammad Nur Hayid mendukung penuh terkait upaya pencegahan terhadap politisasi masjid demi memuluskan kepentingan tertentu. Masjid adalah tempat yang paling agung dan mulia.
"Masjid adalah tempat yang sangat agung dan mulia, sementara politik adalah tempat sangat hina ketika politik itu untuk memenuhi syahwat hawa nafsunya," tegas KH Muhammad Nur Hayid kepada kepada awak media, Jumat (16/2).
Hal tersebut disampaikannya, dalam acara Deklarasi Cegah Politisasi Masjid, di Aula Masjid Nur Darajatun Kompleks Buruh TKBM Rumah Susun Cilincing, Jalan Inspeksi Cakung Drain, Jakarta Utara, di hadapan ratusan jamaah dan takmir se-Jabodetabek.
Lebih lanjut, Nur Hayid, menjelaskan masjid merupakan rumah Allah yang harus dijaga dari hal-hal yang merendahkan. Maka itu, dia mengingatkan agar masjid dikembalikan fungsinya sebagai tempat terhormat mengagungkan Allah SWT.
"Pastikan masjid sebagai rumah Allah, maka jauhkan dari hal-hal yang merendahkan Allah. Jaga kebersihan, akhlak orang-orang yang di dalamnya. Jangan sampai isinya caci maki dan adu domba," tandasnya.
Dia mengatakan, barang siapa yang menjadikan masjid untuk kepentingan duniawinya, maka Allah akan meleburkan pahala dan amal ibadahnya selama 40 tahun.
"Stop provokasi, fitnah, mencaci maki, mengkafirkan, dan mengajak orang lain untuk ikut partainya, dan mencoblos orang yang didukungnya di dalam masjid," tambahnya.
Lebih lanjut, Nur pun menuturkan bahwa pengalaman pilkada 2017 lalu sangat mengerikan. Bahkan, dia pun menyebut politik praktis disusupkan ke dalam khutbah masjid. Ceramahnya justru membuat permusuhan. Bukannya mendapatkan ketenangan, malah menjadikan orang-orang hilang arah. Sampai-sampai orang meninggal tidak boleh disalati, cuma gara-gara beda pilihan politik.
Mengingat tahun ini adalah tahun politik, maka takmir harus bisa mencegah masjid-masjid dari hal yang memecah belah umat.
"Kita peringatkan kepada siapa pun agar tidak jadikan masjid sebagai ruang untuk berpolitik praktis," katanya.
Sementara itu, penceramah yang juga alumni Ponpes Modern Gontor KH M Nova Andika mengatakan bahwa suhu dan eskalasi politik jelang Pilkada Serentak dan Pilpres 2019 sudah semakin memanas. Jamaah jangam sampai mudah terpancing untuk marah.
"Untuk mencapai kekuasaan, saat ini orang sudah tidak lagi pakai etika, sopan santun, tapi dengan cara tidak waras, kebiadaban, dan cara binatang," kata Andika.
"Masjid jangan lagi dijadikan tempat untuk berkampanye, tapi fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang isinya untuk bertaqwa kepada Allah. Kabari tetangganya agar ikutan cegah masjid sebagai tempat berpolitik," tambahnya.
Sementara itu, para takmir masjid se-Jabodetabek mendeklarasikan mencegah segala bentuk politisasi masjid. Hal itu dinilai bisa menyebabkan persatuan umat terpecah belah.
"Demi terciptanya suasana keagamaan di Indonesia dengan aman, damai, tenteram dan kondusif, terlebih di lingkungan masjid, maka kami perwakilan Takmir Masjid Se-Jabodetabek dengan semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman) mendeklarasikan cegah politisasi masjid," demikian disampaikan Ketua Forum Rembuk Masjid Indonesia (Formasi) Gus Sholeh Marzuki.
Lebih lanjut, Gus Sholeh mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah oknum yang memfungsikan masjid dengan unsur politik praktis. Dan mengutamakan fungsi masjid untuk tempat beribadah kepada Allah SWT.
"Menjadikan masjid sebagai sarana untuk mempersatukan umat, bukan dijadikan sarana memecah belah umat dan memperuncing perbedaan," jelasnya.
Lebih jauh, Gus Sholeh melanjutkan agar menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan menjadikan mimbar-mimbar masjid sebagai media untuk menyampaikan dakwah atau ajakan menjalankan ajaran agama secara sejuk dan damai, menerima perbedaan dan saling menjunjung toleransi, bukan caci maki, ujaran kebencian, dan ajakan permusuhan.
"Mencegah masuknya khatib dan penceramah masjid yang berpaham radikal, takfiri, intoleran, dan anti-Pancasila," tutupnya. (Gms)
Baca juga berita lainnya terkait pilkada dalam artikel: SETARA Institute: Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah