MerahPutih.com - Pemerintah terus masih menyempurnakan data penerima bantuan sosial bagi warga yang tekena dampak COVID-19 yang tumpang tindih.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.
Baca Juga
Sandiaga Uno Khawatir 'Cash Flow' UMKM Tergerus Gegara COVID-19
"Tentunya sambil kita benahi datanya," kata Muhadjir dalam keteranganya, Senin (4/5).
Muhadjir pun meminta pihak RT/RW, lurah, dan camat untuk mendata warga dengan teliti. Terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
"Saya mohon kerja samanya RT/RW dan Pemprov DKI agar datanya akurat sehingga betul-betul tepat sasaran, terutama mereka yang paling terdampak pandemi ini," kata dia.
Muhadjir juga meminta kesadaran warga apabila sudah menerima bantuan atau sudah mampu dan masih terdata sebagai penerima, untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada yang lebih membutuhkan.
Peranan RT/RW, kata dia, sangat penting untuk menyadarkan warga dalam posisi tersebut agar mereka berlapang dada untuk mengalihkan bantuannya. Adapun, penyaluran bansos dari Presiden di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan rampung pada 5 Mei 2020.
Ia mengakui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerimaan bantuan sosial belum sempurna. Masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan belum menerima bansos bisa melaporkannya ke RT dan RW setempat.
“Harus saya akui, bahwa memang data belum betul-betul bagus, tetapi bukan berarti kita harus tunggu sampe data bagus baru diberi, ya mereka sudah kelaparan. Karena itu, ini sudah kita antisipasi, data nggak lengkap nggak apa-apa, yang penting segera dibagi sambil kita benahi datanya,” kata Muhadjir.
Khusus di wilayah DKI Jakarta, kata Muhadjir, Pemerintah Provinsi DKI akan mengalokasikan 1,1 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos. Kemudian, dari Kementerian Sosial sebanyak 1,3 KK.
“Ditambah nanti Kemensos akan alokasikan Rp 600 ribu untuk keluarga yang tidak mampu, yang tidak masuk dalam DTKS di Bodetabek. Bodetabek Insya Allah tanggal 5 nanti akan kita mulai distribusinya,” ucap Muhadjir.
Baca Juga
Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal
Oleh karena itu, untuk penyempurnaan DTKS, lanjut Muhadjir, RT dan RW dapat secara teliti mendata warga yang memang sangat membutuhkan akibat mewabahnya COVID-19.
“Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh. Apalagi mestinya juga dari pihak warga, saya mohon kesadarannya kalau memang dia sudah mampu dan ada warga lain yang lebih membutuhkan tidak apa-apa itu dialihkan. Jangan sudah mampu merasa tidak mampu,” pungkas Muhadjir. (Knu)