MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menguak praktik dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya menerima suap dari pihak Lippo Group.
Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga menjanjikan fee izin proyek salah satu unit bisnis Lippo Group di kawasan Cikarang itu kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, sebesar Rp13 miliar. Namun, sampai saat ini baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya membuka peluang menjerat Lippo Group sebagai tersangka korporasi, dalam kasus suap ini. KPK, lanjut dia, telah berkomitmen untuk menetapkan korporasi yang terlibat kasus korupsi.
"Sudah jadi komitmen KPK kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan tentu demi keadilan (Lippo Group ditetapkan sebagai tersangka). Karena sudah ada yang dikenakan ya, KPK harus 'prudent'," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (16/10).
Sejauh ini korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK di antaranya PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Menurut Saut setiap kasus dugaan korupsi memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut bukti-bukti lain yang nanti didapat saat proses penyidikan. "Sabar dulu dipelajari pelan-pelan, enggak kan lari gunung dikejar. Hukum itu yang utama itu keadilanya bukan dendamnya, apalagi atasi masalah malah timbul masalah baru," jelasnya.
KPK menetapkan Neneng dan Billy Sindoro sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi.
Neneng dan anak buahnya diduga telah menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan. (Pon)