MerahPutih.com - Bahan Usaha Milik Negara layanan keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencetak laba bersih konsolidasi sebesar Rp 60,3 triliun sepanjang 2023 atau tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)
Selain itu, perseroan mencatatkan aset tumbuh 5,3 persen year on year (yoy) menjadi Rp 1.965 triliun.
Baca Juga:
Harapan BUMN kepada KSAD Maruli Setelah Jabat Komut PT Pindad
Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan, capaian laba perseroan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), baik dari sisi operasional maupun bisnis.
Ia mengayakan, laba tersebut nantinya menjadi hak pemegang saham melalui pembayaran pajak dan dividen. Mayoritas laba dikembalikan ke negara sebagai pemegang saham prioritas, yang selanjutnya digunakan untuk rakyat melalui program pemerintah.
"Keberhasilan BRI mencetak laba menjadi bukti nyata fungsi bank sebagai agent of development dan value creator, di mana kami secara simultan menciptakan economic value dan social value," ujarnya.
Ia menjabarkan, penopang utama kinerja BRI hingga akhir 2023 tersebut di antaranya adalah pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memadai dengan fokus pada dana murah (CASA), serta efisiensi yang terus meningkat berkat dari transformasi digital yang dilakukan BRI.
Penyaluran kredit, ungkap ia, tercatat sebesar Rp 1.266,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri bank nasional sebesar 10,4 persen.
Sementara itu, DPK perseroan mencapai Rp 1.358,3 triliun atau tumbuh 3,9 persen yoy. Penghimpunan DPK BRI masih didominasi oleh dana murah (CASA) dengan persentase mencapai 64,4 persen atau setara dengan Rp 874,1 triliun.
Dari sisi efisiensi operasional, Cost to Income Ratio (CIR) BRI berada pada level 41,9 persen, lebih baik dibanding capaian 2022 sebesar 47,4 persen.
"Makin rendah, makin efisien. Ini tak terlepas dari transformasi digital yang kami jalankan," katanya.
BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, di Purwokerto, Jawa Tengah. Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas sebanyak 53,19 persen, sisanya dimiliki publik dan perorangan. (*)
Baca Juga:
BUMN PT PP Raih Kontrak Pembangunan RS PON Jakarta Rp 258 Miliar